Merawat Masa Depan Islam Moderat di Indonesia

Selama ini, perbincangan tentang Islam Indonesia umumnya mengerucut pada dua kategori besar, yakni moderat dan konservatif. Islam moderat dicirikan dengan karakter rasional-kontekstual, adaptif pada adaptasi wacana modernisme Barat dan laku keberagamaan yang inklusif-toleran.

Sebaliknya, Islam konservatif cenderung mempraktikkan Islam secara tekstualistik-rijid, anti pada wacana modernisme Barat. Pola keberagamaan kalangan konservatif umumnya bercorak eksklusif, intoleran, bahkan menjurus radikal.

Selain perbedaan epistemologis tersebut, Islam moderat dan konservatif di Indonesia juga dibedakan oleh sikap politik mereka terhadap Pancasila dan NKRI. Genealogi moderatisme dan konservatifisme Islam secara politis dapat dilacak dari sejarah awal berdirinya Indonesia. Perdebatan mengenai bentuk dan dasar negara terpolarisasi ke dalam dua kelompok, yakni nasionalis dan rellijius.

Meski pada akhirnya Pancasila, NKRI dan UUD 1945 disepakati bersama oleh dua golongan, namun polarisasi yang kadung muncul tidak lantas surut. Memasuki dekade kedua era reformasi, pertarungan head to head kelompok moderat versus konservatif di ranah politik kembali mengemuka.

Bermula dari pilpres 2014 yang mempertemukan dua kandidat, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Meski keduanya merupakan sosok ‘abangan’, namun mereka diusung oleh gerbong politik yang berbeda secara ideologis.

Jokowi berikut mesin politik dan pendukungnya kerap dipersepsikan sebagai representasi dari kalangan Islam moderat. Sebaliknya, Prabowo dan gerbong pendukungnya dianggap sebagai perwakilan kelompok Islam konservatif.

Menjadi tidak mengherankan apabila kontestasi pilpres 2014 diwarnai dengan politisasi sentimen keagamaan yang demikian masif. Publik disuguhi berbagai macam upaya untuk menggiring opini bahwa Jokowi adalah sosok anti-Islam, simpatisan PKI dan sejenisnya. Pada saat yang sama, strategi kampanye kubu Prabowo didesain sedemikian rupa untuk menampilkan sosok Prabowo sebagai figur relijius.

Fenomena yang sama terjadi pada momen Pilkada DKI 2017 lalu, bahkan boleh dibilang lebih dahsyat ketimbang pilpres 2014. Sentimen identitas keagamaan dimainkan begitu rupa demi kepentingan politik elektoral bermazhab Machiavellian.

Momen Pilkada DKI juga menjadi semacam indikator bahwa terjadi kebangkitan populisme Islam kanan (konservatif) yang tahapnya sudah mulai mengkhawatirkan di Indonesia. Serangkaian aksi jalanan bertajuk bela Islam yang terjadi di Jakarta beberapa waktu lalu adalah salah satu buktinya.

Vedi R. Hadiz dalam bukunya yang kerap dirujuk, Islamic Populism in Indonesia and Middle East menjelaskan bahwa populisme Islam adalah upaya untuk membentuk artikulasi yang bertujuan mentransformasikan berbagai entitas sosial-politik Islam ke dalam satu identitas semi universal, yakni umat.

Kebangkitan populisme Islam kanan dengan corak konservatif yang belakangan ini menggejala di Indonesia sebenarnya merupakan fenomena global. Artinya, populisme kanan berkembang di hampir semua wilayah di dunia.

Di Amerika Serikat misalnya, kemenangan Donald Trumph dengan jargon anti-imigran dan sentimen rasialisme yang kuat adalah contohnya. Sementara di daratan Eropa, fenomena British Exit dianggap sebagai representasi kemenangan kelompok konservatif.

Meski tumbuh dan berkembang dalam iklim sosial-politik yang berbeda-beda, populisme kanan yang berkembang di banyak negara disatukan oleh benang merah yang sama. Populisme kanan, seperti disebut oleh Sekjen PBB Antonio Gutteres, menyumbang andil pada suburnya rasisme, xenophobia, anti-semitisme dan berbagai bentuk intoleransi lainnya. Dalam konteks Indonesia, populisme berkelindan dengan menguatnya politik identitas.

Merebut Ruang Publik

Fenomena kebangkitan populisme yang direpresentasikan dengan kemenangan Trump di Amerika Serikat dan fenomena British Exit di Inggris patut dijadikan semacam lesson learn bagi publik Indonesia.

Apa yang terjadi di AS dan Inggris kian membenarkan tesis bahwa kesenjangan ekonomi menjadi lahan subur bagi tumbuhnya gerakan populisme, baik yang berhaluan kiri maupun kanan.

Ke depan, cukup sulit membayangkan kontestasi politik Indonesia, terutama yang paling dekat yakni pemilu nasional dan pilpres 2019 tanpa diwarnai oleh gerakan populisme Islam kanan.

Sentimen identitas keagamaan, tampaknya akan tetap menjadi komoditas politik yang paling sering dieksploitasi. Di sinilah masa depan Islam moderat dipertaruhkan.

Kelompok Islam moderat selama ini diyakini sebagai kelompok silent majority di Indonesia. Meski secara statistik berjumlah banyak, namun di ruang publik peran dan eksistensinya tidak cukup tampak.

Hal ini karena sebagian besar dari mereka cenderung pasif dalam kontestasi perebutan wacana. Sebaliknya, meski secara jumlah kalah banyak, kaum konservatif terbilang berhasil menguasai ruang publik dengan reproduksi wacana dan opini yang masif.

Di ranah sosial, merebut (kembali) ruang publik dan mereproduksi wacana dan opini adalah tugas utama gerakan Islam moderat hari ini. Kerja-kerja intelektual untuk mempopulerkan kembali gagasan mengenai moderatisme Islam harus digalakkan.

Gerakan Islam moderat yang senyap selepas berlalunya era angkatan tua (Cak Nur, Gus Dur dan kawan-kawan) serta matisurinya gerakan Jaringan Islam Liberal agaknya harus kembali dihidupkan.

Namun demikian, kerja-kerja di ranah sosial itu tentu tidak akan berarti tanpa ditindaklanjuti ke ranah politik. Di ranah politik, kelompok Islam moderat perlu mengggalang kekuatan untuk mendukung calon pemimpin yang berkomitmen pada agenda moderatisme Islam. Kandidat yang sudah teruji keberpihakannya pada corak keberagamaan yang inklusif, toleran dan pluralis.

Di era ketika konservatifisme agama telah masuk terlalu jauh dalam kontestasi politik, bukan hal tabu bagi para pemikir Islam moderat untuk ikut andil dalam politik praktis. Selama kaum moderat (hanya) berada di luar arena politik, maka selama itu pula populisme Islam kanan bercorak konservatif akan terus menjadi kekuatan dominan.

Wallahu A’lam.