Pelajaran Transparansi dari Masjid

Pelajaran Transparansi dari Masjid

Masjid sebenarnya memberikan pelajaran penting bagi muslim, salah satunya soal transparansi

Pelajaran Transparansi dari Masjid

Sebelum dimulai khutbah shalat Jumat, seringkali penulis mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh pengurus takmir masjid tentang uang kas yang dimiliki oleh masjid tersebut. Informasi berapa jumlah pemasukan dari sumbangan para jamaah dan penggunaannya untuk apa dalam waktu seminggu atau sebulan yang telah lewat.

Informasi tersebut disampaikan lewat pengeras suara, sehingga semua jamaah baik di dalam atau di luar masjid bisa mendengarnya. Di banyak masjid juga telah memberikan informasi uang kas ini melalui lembaran yang ditempel di papan pengumuman, sehingga semua orang bisa membacanya.

Ini adalah contoh baik yang konkret tentang praktik transparansi atau keterbukaan dalam mengelola urusan orang banyak (publik).

Transparansi merupakan prinsip yang kita butuhkan dalam tata kelola organisasi atau pemerintahan, bahkan rumah tangga. Tidak ada hal yang perlu ditutup-tutupi jika setiap orang punya hak untuk mengetahuinya. Dan tidak perlu takut atau khawatir salah jika pengelola atau yang diberikan amanat memang bersikap jujur. Dari sikap jujur dan terbuka inilah, publik akan tumbuh rasa percaya.

Bagaimana caranya untuk menumbuhkan transparansi? Pertama-tama, perlu adanya kesepahaman tentang kepentingan, tujuan, atau cita-cita bersama. Dalam praktiknya, membangun kesepahaman dibutuhkan komunikasi antar berbagai pihak melalui obrolan inter-personal, atau melalui musyawarah dengan banyak orang.

Obrolan dan musyawarah akan berjalan lancar dan efektif jika dilandasi nilai “kesetaraan”. Baik yang pejabat, tokoh masyarakat, maupun tukang sapu, bersedia duduk bersama dalam suasana kekeluargaan dan saling menghormati. Jika sudah saling percaya, kemudian satu sama lain bisa membahas dan menyepakati tujuan, target dan prioritas yang hendak dicapai, serta rencana apa yang akan dibuat.

Prinsip keterbukaan dan musyawarah, nilai-nilai kesetaraan, kekeluargaan, saling menghormati dan saling percaya, semua itu adalah ajaran universal yang dibawa oleh Islam. Maka dengan mewujudkan transparansi dalam organisasi atau pemerintahan, berarti kita sedang menegakkan ajaran agama Islam.

Al-Qur’an telah menganjurkan kepada kita untuk memperjuangkan kebenaran. Sebagaimana Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 119:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.”

Untuk mewujudkan transparansi tentu saja dibutuhkan orang yang jujur dan kompeten. Sebagai gambaran, ada baiknya kita menyimak petikan pesan dari Amirul Mukminin Imam Ali karramallahu wajhah, yang disampaikan secara tertulis kepada Malik bin Al-Harits Al-Asytar ketika mengangkatnya sebagai gubernur di Mesir berikut ini:

“Angkatlah para pejabat Anda setelah melalui proses pengujian, janganlah sekali-kali memilih orang karena ikatan suka atau hubungan pribadi, karena keduanya merupakan sumber kezaliman dan pengkhianatan. Pilihlah di antara mereka orang-orang yang berpengalaman dan memiliki harga diri dari keluarga yang terkenal kesalehannya dan keutamaannya di dalam Islam. Mereka adalah orang yang paling mulia akhlaknya, paling bersih reputasinya, paling sedikit kerakusannya, dan paling konsekuen dalam menjalankan urusannya.”

Dari pesan tersebut, setidaknya ada dua kriteria yang perlu kita pertimbangkan ketika memilih individu calon pemimpin atau pejabat yang bisa dipercaya untuk menjalankan prinsip transparansi. Pertama: kemampuan (competency, proficiency, expertise), dan kedua: kejujuran (integrity, trustworthiness, truthfulness). Dua kriteria ini merupakan nafas dari sifat profetis Nabi yang sudah kita kenal dan imani, yaitu: shidq (benar) dan amanah  (jujur).

Untuk menegakkan transparansi ini tidak bisa hanya dengan menggantungkan pada pejabat perseorangan. Masyarakat perlu melakukan pengawasan secara aktif. Bisa dengan menanyakan ke pejabat yang bersangkutan, atau melakukan pengaduan ke lembaga inspektorat yang telah ditunjuk, atau ke lembaga pengawasan yang lain. Bahkan dalam kultur birokrasi yang korup, lembaga pengawasan juga perlu kita awasi. Praktik transparansi yang telah ditunjukkan di masjid-masjid bisa kita jadikan inspirasi.