Menimbang Untung Rugi “Keterlibatan” Nahdlatul Ulama di Kancah Politik

Menimbang Untung Rugi “Keterlibatan” Nahdlatul Ulama di Kancah Politik

Jika NU secara tidak langsung terlibat urusan politik, apa yang akan terjadi?

Ibarat seorang gadis cantik, umat Islam selalu diperebutkan di setiap pagelaran pesta demokrasi. Kita pun dapat menyaksikan bahwa politik identitas masih sangat kental mewarnai dinamika demokasi di negeri ini. Keberadaan umat Islam yang unggul secara kuantitas, menjadi faktor utama menguatnya perebutan suara itu.

Dimulai sejak Pilgub DKI  2017 lalu, isu keumatan tampaknya akan terus masuk pusaran dinamika politik hingga 2019. Terpilihnya tokoh NU sebagai Cawapres dari Jokowi, Kyai Ma’ruf Amin, adalah bukti kuat bahwa isu keumatan memang benar-benar tak dapat dianggap remeh.

Selama ini, petahana sering dianggap kurang berpihak pada umat Islam. Keberadaan NU lalu menjadi kata kunci dalam menjawab tudingan-tudingan yang tak beralasan itu. Kita dapat melihat bagaimana posisi Mahfud MD yang digadang-gadang akan menjadi wakil Jokowi, tetapi di menit-menit terakhir ia tergeser lantaran dianggap tak mewakili aspirasi NU.

Read More

Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU tidak pernah berada dalam posisi sekuat sekarang. Terbukti, NU mencatatkan rekor jumlah kader terbanyak di kabinet dalam sejarahnya. NU juga berhubungan dekat dengan Jokowi dan memiliki akses istimewa ke dalam ruang-ruang kekuasaan.

Problem

Fenomena terpilihnya Kyai Ma’rif Amin sebagai Cawapres Jokowi merupakan potensi bagi daya tawar sekaligus ancaman bagi keretakan ukhuwah sosial politik internal NU.

Kita semua tahu, sejak tahun 1984 melalui Muktamar di Situbondo, NU menegaskan dirinya kembali ke Khittah 1926 dan menarik diri dari kontestasi politik kekuasaan. Pilihan ini sudah sangat tepat, mengingat falsafah politik NU menegaskan bahwa kemaslahatan umat adalah hal yang paling utama. Karenanya, NU harus selalu bisa independen dan menyerahkan seluruh aspirasinya kepada umat.

Meski NU tak terlibat secara langsung dalam politik praktis, tetapi keberadaan NU selalu menjadi arus utama setiap percaturan politik tanah air. Hal ini dikarenakan banyak tokoh-tokoh NU yang terlibat dalam politik. Begitu juga beberapa partai Islam, seperti PKB dan PPP selalu diasosiasikan dengan NU. Itulah sebabnya, NU menjadi kunci stategis dalam menjawab isu keummatan yang selama ini dimainkan oleh kubu rival Presiden Jokowi.

Pada dasarnya, identitas politik NU itu cukup unik sekaligus rumit. Seperti diungkapkan Muhydin (2012), dalam keadaan damai, NU dapat menjadi tongkat pegangan hidup umat. Tetapi dalam situasi genting, NU dapat menjelma menjadi ular berbisa yang menghancurkan musuh-musuhnya. Lihat saja misalnya pada keputusan resolusi jihad (1945) dan penumpasan paham atheis (1965).

Ditambah, NU selalu mengalami ketegangan antara perannya sebagai organisasi sipil dan potensinya sebagai basis gerakan politik. Menurut Greg Fealy (2018), ketegangan semacam ini tampak paling nyata dalam perdebatan tentang hubungan NU dengan partai-partai politik, khususnya partai-partai yang mengklaim punya hubungan dengannya.

NU memang memiliki potensi massa yang cukup menjanjikan, ditambah karakter warga NU yang umumnya tradisionalis. Kondisi semacam ini makin memudahkan kontestan politik untuk mendekati dan mempengaruhi warga NU. Meski para kyai tak pernah memiliki suara yang tunggal, tetapi posisi mereka umumnya melihat langsung keadaan di struktur kepengurusan.

Secara formal, NU memang selalu bersikap netral. Tetapi faktanya, kecenderungan terhadap parpol yang lahir dari perut NU sulit ditutup-tutupi. Ketika kecenderungan itu dibaca oleh warga NU, maka suara yang signifikan mudah sekali didapat. Terpilihnya Kyai Ma’rif Amin sebagai Cawapres Jokowi, juga akibat dari keadaan semacam ini.

Betapapun ada keharusan untuk netral secara politik, kepemimpinan NU pada praktiknya mengambil pendekatan yang fleksibel di era pasca-Soeharto, dengan seringkali menunjukkan kejelasan preferensi terhadap PKB dibanding partai-partai lain, khususnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang telah didominasi oleh nahdliyin (warga NU) sejak 1999.

Di banyak peristiwa Pemilu, mulai dari tahun 1999, 2004, dan pada 2019 mendatang, NU tampak menjalin kemesraan dengan PKB dan mungkin beberapa partai politik lain. Kemesraan ini terlihat bukan hanya pada taraf struktural, tetapi juga kultural sekaligus.  Fakta ini menunjukkan bahwa NU tak pernah bisa keluar dari identitas politiknya.

Sebenarnya, ketelibatan NU dalam hal dukung mendukung memiliki potensi negatif bagi kesolidan sosial dan ukhuwah warga NU. Artinya, dukungan warga dan tokoh NU akan berakibat pada polarisasi terhadap dua kubu besar, mereka akan saling menggaet dukungan dan saling mengklaim mendapat dukungan dari para kyai NU.

Jika diterus-teruskan, hal ini akan berakibat fatal terhadap hubungan warga NU yang akan mudah terseret oleh kepentingan antarkubu Paslon. Kondisi semacam ini penting disadari guna mengantisipasi konflik internal di tubuh NU, yang juga dapat mengakibatkan konflik sosial secara lebih luas.

Pasalnya, banyak orang berpendapat bahwa NU kini menjadi organisasi partisan dan nasib NU terlalu erat terkait dengan PKB sehingga melanggar prinsip bahwa NU harus mewakili dan melayani semua anggotanya secara setara tanpa memandang afiliasi politik.

Jalan Tengah

Daya tawar NU yang begitu besar, sebenarnya berasal dari kesolidan dukungan dari lapisan bawah. Misalnya, para kyai NU yang memiliki pengaruh besar, lalu menjadi rebutan oleh para kandidat politik.

Betapapun NU meraih kesuksesan belakangan ini, banyak orang yang khawatir dengan dampak pergeseran preferensi religius-kultural dan perubahan struktural dalam pendidikan Indonesia.

Pondasi NU adalah ribuan pesantren dan para kyai yang memimpinnya. Kaum kyai secara tradisional merupakan pemimpin agama, sosial, dan politik yang dihormati komunitas mereka, dengan kyai terkemuka biasanya memegang status tinggi dalam urusan nasional.

Pesantren memiliki peran yang vital dalam membentuk kehidupan spiritual dan sikap sosial jutaan Muslim, khususnya melalui transmisi pemahaman tradisional tentang Islam. Sehingga, jika kepengurusan NU terlibat dalam urusan politik, maka pengaruhnya akan berbahaya bagi sebagian besar umat Islam, yakni rentan pada perpecahan.

Kiranya, NU harus bisa bersikap secara objektif. Pilres 2019 mendatang akan menjadi momentum penting bagi NU untuk menuntut gagasan dan keberpihakan, khususnya pada apa yang menjadi janji-janji capres. Juga, pilihan dan sikap objektif itu harus sepenuhnya menjadi hak setiap individu, bukan dikendalikan oleh NU secara struktural.

Para kyai juga harus dapat memberikan bimbingan agar warga NU dan umat Islam secara luas tak terjebak pada perpecahan akibat beda sikap politik.

Terakhir, fluktuasi politik juga dapat merugikan NU. Meski Jokowi tampak baik-baik saja untuk dipilih kembali, kemungkinan kemenangan kandidat rival Prabowo Subianto yang kurang menguntungkan NU tidak dapat dikesampingkan. Dalam keadaan seperti itu, kedekatan NU dengan PKB dan Jokowi akan membatasi peluang manuvernya dalam pemerintahan yang baru.

Rohmatul Izad.Alumni Pascasarjana Ilmu Filsafat UGM Yogyakarta.