Dunia Islam Pekan Ini (5-11 Mei): Palestina, Gugatan HTI dan Teror Mako Brimob

Dunia islam pekan ini mau tidak mau kita harus kembali mengarahkan arah kamera kita ke Palestina. Betapa tidak, sepekan lagi, setelah membuat geger dengan keputusan kontroversial dengan dukungannya ke Israel, Amerika Serikat rencana akan memindahkan kedutaannya ke Yerussalem. Hal ini tentu saja memberikan pesan penting: semua negara juga sebaiknya mengikuti Amerika memindahkan kedutaannya di Israel, dari Tel Aviv ke Yerussalem.

Beberapa negara disinyalir akan segera mengikuti Amerika ini. Tapi, banyak juga yang dengan tegas menolak. Indonesia sendiri telah jelas-jelas menolak  perpindahan ini dan terus mengupayakan perdamaian di Palestina dengan diplomasi, serta mengajak negeri muslim lainnya.

“Indonesia akan menyertai Palestina dalam perjuangannya (melakukan pembebasan),” tutur Presiden Jokowi dalam KTT OKI di Istanbul, Turki, beberapa waktu lalu.

Selain Indonesia, negara kuat lainnya di Asia, Jepang, juga dengan tegas tidak akan memindahkan kedutaan besar mereka dari Tel Aviv (Israel) ke Yerussalem di Palestina. Hal itu diutarakan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, kepada dalam sebuah pertemuan dengan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas di Ramallah, Palestina (1/5) .

Dalam pernyataannya, Shinzo Abe dengan tegas menyatakan bahwa negaranya tidak akan pernah memindahkan kedutaan besar mereka meskipun Amerika Serikat dan beberapa negara berencana melakukannya. Saat ini, kedutaan besar Jepang sendiri berada di jantung ibukota Israel, yakni Tel Aviv.

Dalam kesempatan itu Shinzo Abe juga menegaskan komitmen mereka untuk senantiasa membantu Palestina dalam menemukan solusi terbaik atas konflik yang telah terjadi berlarut-larut di wilayah tersebut. Komitmen ini juga kian meneguhkan posisi Palestina dalam diplomasi politik di bidang internasional sebab Jepang, salah satu kekuatan politik besar di dunia, saat ini juga telah mendukung upaya pembebasan Palestina.

Apa yang dilakukan Jepang dan Shinzo Abe ini juga bukan isapan jempol belaka. Mereka juga disinyalir akan bekerja samad dengan Palestina untuk merangkul publik internasinal sebagai upaya kerangka solusi damai dan merdeka antara Israel dan Palestina.

Baru-baru ini Palestina juga menolak kedatangan tim perundingan yang dikirim oleh Donald Trum terkait upaya pemindahan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerussalem. Tentu saja, hal ini meningkatkan posisi tawar Palestina di hadapan Israel-Amerika terkait penolakan pemindahan ibukota ini.

Mahmoud Abbas juga menyeru kepada Shinzo Abe bahwa pihaknya siap bekerja sama berdasarkan hukum internasional terkait konflik ini, sebab tujuannya adalah membuat Palestina kembali berdaulat dan merdeka.

Shinzo Abe sendiri saat ini sedang melakukan lawatan di Timur Tengah. Setelah berjumpa dengan Palestina, sebagaimana dikutip dari AFP, ia dikabarkan akan bertemu dengan Benjamin guna merealisasikan rencana diplomasi damai ini.

Kepongahan Amerika Serikat dengan mendukung Israel untuk memindahkan ibukotanya ini memang mendapatkan sorotan keras dari publik internasional. Hal ini dianggap langkah mundur upaya damai di wilayah tersebut dan membuat rakyat Palestina kian sengsara.

Amerika Serikat sendiri rencananya akan segera memindahkan kedutaan mereka paling lambata 14 mei, beberapa hari lagi.

Dunia islam pekan ini di Indonesia bergolak dengan penolakan PTUN atas gugatan HTI. PTUN resmi menolak gugatan HTI. Gugatan bernomor 211/G/2017/PTUN.JKT ini didaftarkan pada 13 Oktober 2017 lalu. Pencabutan dilakukan sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Putusan ini mengakibatkan secara legal, HTI dibubarkan di Indonesia.

Tidak hanya di Indonesia, ternyata HTI juga dilarang di negara lain. Bahkan, beberapa negara islam. Ada banyak negara yang terang-terangan menolak keberadaan organisasi yang didirikan oleh Naqiyuddin An-Nabhani pada tahun 1953 di Palestina ini. Dalih penolakannya bisa bermacam-macam. Arab Saudi, misalnya, menganggap HTI mengajarkan kesesatan dan membahayakan kerajaan.

Turki juga melarang, bahkan tahun 2009 pemerintah menahan 200 orang yang dianggap masih menjalakan organisasi ini secara diam-diam. Negara tetangga, Malaysia, bahkan secara tegas menolak gerakan pro-khilafah yang dilakukan HTI dan mengancam akan menghadapkannya kepada hukum bagi mereka yang terus melanggar ketentuan pemerintah.

Setelah gugatannya ditolak oleh Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN) hari ini, Senin (7/5), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berencana untuk melakukan banding kembali putusan itu. Putusan itu sendiri menyatakan bahwa sebagai organisasi HTI tetap ilegal dan dilarang.

Tentu saja, hal ini membuat publik bertanya, bukankah HTI–yang sedari awal menolak sistem hukum Indonesia–kok malah menggunakan cara-cara yang mereka tolak selama ini? Apakah hal ini menandakan inkonsistensi mereka sebagai organisasi dan dakwah?

“HTI memang mestinya mengikuti dan tunduk kepada landasan ideologi dan konstitusi yg sudah disepakati para founding fathers,” tutur Sofi

Sofi juga kian menegaskan bahwa keputusan HTI dilarang sudah tepat. Pembubaran organisasi ini, menurutnya, juga bisa jadi pemutus sekian mata rantai gerakan-gerakan lain yang juga berpotensi untuk memecah belah bangsa. Apalagi, di tengah negara Indonesia yang begitu plural.

“Baik secara politis maupun sosiologis selalu melakukan gerakan memakzulkan atas pemerintahan yang sah,” ujarnya.

Terkait banding yang dilakukan HTI, Sofi pun berkomentar bahwa hal itu kian menunjukkan HTI tidak konsisten, apalagi sistem yang dianut mereka.

“HTI tidak konsisten dengan jalan pikirannya sendiri,” katanya.

Dunia Islam di Indonesia sendiri juga dilihat oleh dugaan keras ISIS kembali berulah. Hal ini terjadi di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok (9/5) dan mengakibatkan 5 polisi menjadi korban. Tentu saja hal ini membuat khawatir publik mengingat jaringan ISIS yang dianggap telah redup di Indonesia ternyata masih hidup. Apalagi, dalam sejarahnya, ISIS beberapa kali melakukan aksi teror di Indonesia, mulai dari Thamrin hingga yang terakhir penyerangan di Halte Transjakarta di Kampung Melayu, Jakarta Timur 25 Mei 2017 yang lalu.

“Berdasarkan laporan oleh kantor berita ISIS “Amaq News Agency” para pejuang ISIS terlibat dalam bentrokan dengan polisi anti-teror Indonesia di dalam penjara di Markas Komando Brimob Depok, Jawa Barat,” tulis Amaq.

Dalam laporan berbahasa Arab yang dikutip itu juga dituliskan terjadi bentrokan antara ‘pejuang ISIS’ dan elemen kepolisian. Melalui akun SITE di aplikasi telegram itu ditulis juga ini insiden pertama yang dilakukan ISIS di Indonesia sejak peristiwa Kampung Melayu.

Tentu saja hal ini penting diketengahkan mengingat sel tidur ISIS bisa jadi masih begitu banyak dan tidak bisa kita deteksi. Untuk itu, diperlukan kehati-hatian. Bukan hanya bagi pemerintah maupun aparat keamanan, tapi juga kita.