Setahun Jokowi-Ma’ruf: Survei Nyatakan Penegakkan Hukum Masih Rendah

Setahun pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini memang penuh dengan ujian. Pandemi Covid-19 barangkali termasuk salah satu yang paling rumit karena tidak saja menggoyang kesehatan masyarakat, tetapi juga menggempur ketahanan ekonomi nasional.

Meski begitu, pandemi ini seyogianya tidak menjadi alasan dalam mengabaikan persoalan krusial lainnya, seperti janji-janji politik atau visi-misi saat kampanye.

Pengajar Ilmu Politik di Fakultas Fisipol UGM, Mada Sukmajat, sependapat dengan pandangan sejumlah pihak tentang kualitas demokrasi yang mundur atau mengalami regresi. Munculnya sejumlah legislasi yang bermasalah, seperti UU Ciptaker dan revisi UU KPK pada 2019 menjadi gambaran dari problem tersebut.

“Satu tahun ini bahan evaluasi dan menjadi momentum bagi pemerintah untuk melihat kembali yang sedang dan telah terjadi,” kata Mada, dikutip Harian Kompas, (20/10).

Dengan koalisi partai politik pendukung pemerintahan yang menguasai mayoritas kursi di parlemen, Jokowi dinilai bebas dari hambatan struktural karena relasi antara eksekutif dan legislatif relatif lancar.

Hanya saja, demikian Mada, hilangnya hambatan struktural itu belum sepenuhnya mampu menunjukkan lahirnya kebijakan yang selaras dengan visi-misi awal Jokowi-Ma’ruf Amin.

Tidak berhenti sampai di situ, adanya kelemahan dalam penegakan hukum juga menjadi catatan bagi tahun pertama Jokowi-Ma’ruf Amin. Ini seperti dirilis Kompas (20/10), bahwa lebih dari setengah responden atau sebesar 54,4 persen mengaku tidak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi – Wapres Ma’ruf Amin di bidang penegakan hukum selama setahun terakhir.

Data tersebut diperoleh dari hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan terhadap 529 responden selama 14-16 Oktober 2020. Masih di bidang yang sama, sebanyak 10,2 persen responden mengaku sangat tidak puas. Selanjutnya, 30,2 persen responden mengaku puas, 2,1 persen merasa sangat puas, dan sisanya sebesar 3,1 persen mengaku tidak tahu.

Memang, setahun pertama menjabat tidaklah bisa dikatakan sebagai representasi utuh dari ukuran berhasil atau tidaknya pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Tapi, dari data yang ada itu, Presiden mestinya berbenah, agar apa yang dilakukan ke depan telah sesuai dengan apa yang dulu sempat dijanjikan.

Yah, betapapun itu, setahun pertama ini membuktikan bahwa dalam hal penegakkan hukum, Jokowi masih cukup mengambang sehingga tingkat kepuasannya pun rendah, persis seperti waktu debat capres 2019 lalu saat membahas topik “Hukum dan HAM.”