Prinsip Kebangsaan Kiai Sahal

Pada 2-5 Januari 2016, berlangsung Haul Ke-2 KH Sahal Mahfudh. Kiai Sahal menjadi sosok penting dalam transformasi pengetahuan kaum santri, serta menjadi referensi umat muslim di Indonesia. Kiai Sahal wafat pada 24 Januari 2014, yang meninggalkan kenangan serta warisan pengetahuan.

Untuk saat ini, hikmah apa yang dapat dipetik dari perjalanan panjang Kiai Sahal Mahfudh? Dalam sebuah forum Musyawarah Nasional (Munas) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, di Wonosobo, September 2013, KH Sahal Mahfudh mengungkapkan tentang pentingnya politik tingkat tinggi.

Dalam pemahaman Kiai Sahal, politik tingkat tinggi ini merupakan perwujudan dari politik kebangsaan dan politik kerakyatan, bukan sebagai politik praktis.

Petuah Kiai Sahal ini menjadi pesan penting, di tengah kondisi politik di negeri ini, yang lebih banyak mementingkan kepentingan partai, golongan atau bahkan pribadi, daripada kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia.

Kiai Sahal menekankan pentingnya politik tingkat tinggi (siyasah ëaliyah saamiyah/high politics) yang diwujudkan dalam politik kebangsaan, kerakyakatan dan etika berpolitik.

Keberpihakan pada NKRI merupakan tujuan dari politik kebangsaan, yang dipadukan dengan penyadaran terhadap hak-hak dan kewajiban rakyat, serta membela kepentingan warga kecil sebagai perwujudan politik kerakyatan.

Jalur Kultural

Dalam jagad pemikiran keagamaan negeri ini, sosok Kiai Sahal Mahfudh dikenal oleh sebagian besar umat Islam sebagai kiai yang konsisten memberdayakan umat dan istiqomah berjuang di jalur kultural.

Pada aras dan lanskap pemikiran dan organisasi keagamaan di negeri ini, Kiai Sahal mampu menjadi pemimpin yang mumpuni dan ngayomi, baik sebagai Rais Syuriah di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), maupun sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Di kedua organisasi ini, beliau menjadi rujukan ketika menjumpai problem keagamaan dan sosial yang krusial. Sikap bijaksana dan hati-hati yang terpancar dari pribadi Kiai Sahal mampu menjadi ”oase” dan meredakan masalah yang menghantui warga.

Figur beliau juga dikenal sebagai tokoh umat yang konsisten dalam memperjuangkan kepentingan umat. Di kalangan warga kecil, Kiai Sahal mampu menjadi problem solver dalam meredam masalah kemiskinan dan bencana sosial yang menyeruak di kehidupan rakyat.

Selain itu, Kiai Sahal tidak mau terjebak dalam simpang siur opini publik yang negatif. Maka dari itu, beliau tak banyak memberikan statemen di media massa, sehingga publik luas mengenal beliau sebagai figur yang arif dan bijaksana.

Narasi pemikiran dan gagasan Kiai Sahal, perlu dirunut dari proses belajarnya. KH Sahal Mahfudh lahir di Pati 17 Desember 1937. Hampir seluruh hidupnya dijalani di pesantren, mulai dari belajar, mengajar, dan mengembangkan ilmu-ilmu agama.

KH Sahal hanya pernah menjalani kursus ilmu umum 1951-1953, sebelum mondok di Pesantren Bendo, Kediri (Jatim), Sarang, Rembang (Jateng), lalu tinggal di Makkah selama tiga tahun. Jalur keilmuan Kiai Sahal tersambung dengan Syekh Yasin al-Fadani, ulama penting dalam jalur transmisi keilmuan Timur Tengah dan Nusantara.

Perhatian Kiai Sahal terhadap perkembangan politik, dapat dilihat dari pengalamannya sebagai seorang putra pejuang. Kiai Sahal merupakan putra dari Kiai Mahfudh bin Kiai Abdussalam.

Kiai Mahfudh merupakan salah satu kiai asal Kajen, Pati, yang menjadi pejuang pada masa kolonial, dengan melawan penjajah Belanda. Selain itu, kakak Kiai Sahal, juga merupakan salah satu pemuda yang membela warga Indonesia dari penindasan kolonial.

Inilah yang melatarbelakangi nilai-nilai politik kebangsaan Kiai Sahal Mahfudh. Menurut Kiai Sahal, arus politik kekuasaan merebak dan menggerus kepentingan-kepentingan organisasi sosial, nilai keagamaan dan kebangsaan.

Untuk itu, Kiai Sahal mengajak kembali, untuk menilik konsepsi politik kebangsaan sebagai rumusan utama. Kiai Sahal berpendapat, bahwa politik kekuasaan yang lazim disebut politik tingkat rendah (low politics) adalah porsi partai politik dan warga negara.

Adapun organisasi Islam sebagai lembaga, harus steril dari politik semacam itu. Kepedulian ormas terhadap politik diwujudkan dalam peran politik tingkat tinggi (high politics), yakni politik kebangsaan, kerakyatan dan etika berpolitik.

Prinsip politik kebangsaan berarti harus konsisten mempertahankan NKRI sebagai wujud final negara bagi bangsa Indonesia. Politik kerakyatan antara lain bermakna, kita harus aktif memberikan penyadaran tentang hak-hak dan kewajiban rakyat, melindungi dan membela mereka dari perlakuan sewenang-wenang dari pihak mana pun.

Ini renungan politik kebangsaan Kiai Sahal, yang menjadi pesan penting bagi pemimpin-pemimpim negeri ini. Pemimpin dan politisi negeri ini, perlu merefleksikan pesan politik kebangsaan Kiai Sahal ini.

*Munawir Aziz adalah peneliti pada Fiqh Sosial IPMAFA dan Pengurus Rabithah Maíahid Islamiyah (RMI) NU Jawa Tengah.