Di India, Nikah Beda Agama Bisa Dianggap Tindakan Kriminal

Dilansir oleh BBC (17/12), terdapat video viral yang menayangkan seorang perempuan Hindu yang hamil yang dipisahkan secara paksa dari suaminya yang Muslim. perempuan tersebut dikabarkan mengalami keguguran dan menjadi kontroversi atas undang-undang anti-konversi agama lewat nikah beda agama di India. Video tersebut viral di India pada awal bulan ini.

Video itu menunjukkan sekelompok pria, dengan syal oranye di leher mereka, mencemooh seorang perempuan di kota Moradabad di negara bagian utara Uttar Pradesh.

“Karena orang-orang sepertimu hukum ini harus diberlakukan!” salah seorang pria menegurnya.

Para penipu itu berasal dari Bajrang Dal, sebuah kelompok Hindu garis keras yang mendukung Partai Bharatiya Janata (BJP) Perdana Menteri Narendra Modi.

Undang-undang yang mereka bicarakan adalah Larangan Undang-undang Konversi Agama Melanggar Hukum yang baru-baru ini diberlakukan oleh negara untuk menargetkan Love Jihad atau “Jihad Cinta” – istilah Islamofobik yang digunakan oleh kelompok-kelompok Hindu radikal yang menuduh bahwa bahwa pria Muslim berburu perempuan Hindu untuk dijadikan Mualaf melalui pernikahan.

Insiden dalam video viral tersebut terjadi pada 5 Desember lalu. Aktivis Bajrang Dal menyerahkan perempuan berusia 22 tahun tersebut, suami dan saudara laki-lakinya ke polisi, yang kemudian mengirimnya ke penahanan.

Beberapa hari kemudian, perempuan yang sedang hamil tujuh minggu itu diduga mengalami keguguran saat berada di dalam tahanan.

Awal pekan ini, diberitakan oleh BBC, pengadilan mengizinkannya untuk kembali ke rumah suaminya setelah dia memberi tahu hakim bahwa dia sudah dewasa dan telah menikah dengan pria Muslim karena pilihan. Suami dan saudara iparnya tetap di penjara.

Dalam wawancara media sejak dibebaskan pada Senin malam, perempuan tersebut menuduh aparat di penahanan itu memperlakukannya dengan buruk dan mengatakan bahwa keluhan awalnya tentang sakit perut diabaikan. Pihak aparat membantah tuduhan tersebut.

“Ketika kondisi saya memburuk, mereka membawa saya ke rumah sakit [pada 11 Desember]. Setelah tes darah, saya dirawat dan mereka memberi saya suntikan, setelah itu saya mulai berdarah.”

Dua hari kemudian, katanya, dia diberi lebih banyak suntikan. Pendarahan meningkat dan kesehatannya memburuk, menyebabkan kematian bayinya, katanya. Apakah itu benar dan apa yang sebenarnya terjadi di rumah sakit masih belum jelas.

Pada Senin pagi, ketika dia masih dalam penahanan, pihak berwenang menepis laporan bahwa dia telah mengalami keguguran. Laporan tersebut berdasarkan wawancara dengan ibu mertuanya.

Ketua Komisi Perlindungan Anak India, Vishesh Gupta, membantah semua laporan keguguran dan bahkan bersikeras bahwa bayi perempuan tersebut dalam kondisi aman.

Sampai lima hari setelah dia pertama kali dibawa ke rumah sakit, masih belum ada kejelasan tentang status bayinya, menimbulkan pertanyaan dan keraguan. Namun, laporan bahwa perempuan muda itu mungkin mengalami keguguran telah menyebabkan kemarahan di India, dengan banyak pihak yang menyalahkan pihak berwenang di media sosial.

Di India, nikah beda agama telah lama menuai kecaman, dengan keluarga mayoritas Hindu yang sering menentang perkawinan semacam itu. Tapi undang-undang baru, yang menetapkan bahwa siapa pun yang ingin pindah agama harus meminta persetujuan dari otoritas distrik, memberi negara kekuasaan langsung atas hak warga untuk mencintai dan memilih pasangan. Sehingga pernikahan antara Muslim dan Hindu menjadi makin problematis.

Undang-undang terbaru ini memberi ancaman hukuman penjara hingga 10 tahun. Setidaknya empat negara bagian lain yang diperintah BJP sedang menyusun undang-undang serupa yang menentang “jihad cinta”.

Para kritikus menyebut undang-undang itu regresif dan menyinggung dan mengatakan itu akan digunakan sebagai alat untuk mengkriminalisasi pasangan nikah beda agama, terutama nikah beda agama antara perempuan Hindu dan pria Muslim.

Sebuah petisi juga telah diajukan ke Mahkamah Agung, menuntut agar petisi itu dibatalkan.

Dalam waktu singkat sejak disahkan pada 29 November, setidaknya enam kasus telah dilaporkan di bawah undang-undang kontroversial tersebut. Pernikahan pasangan beda agama, antara pasangan orang dewasa yang menyepakati sendiri dan bahkan yang melibatkan persetujuan orang tua, kerap dirazia dan dihentikan. Setidaknya sepuluh pengantin pria Muslim telah dijerat undang-undang ini.

“Masalah terbesar dengan undang-undang seperti ini adalah bahwa ia memperlakukan hubungan antaragama sebagai tindakan kriminal,” kata sejarawan India Charu Gupta.

“Ia juga menolak untuk percaya bahwa seorang perempuan memiliki hak pilihan, itu mengabaikan keinginan bebasnya. Bukankah itu pilihan perempuan yang ingin dia nikahi? Dan bahkan jika dia ingin pindah ke agama lain, apa masalahnya?”

“Undang-undang ini,” kata Charu Gupta, “sangat luas dalam jangkauan dan cakupannya, dan itu menempatkan tanggung jawab pada mereka yang dituntut  untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Dan itu sangat berbahaya.”