Kedubes Jerman Akui Kunjungi FPI, Tapi Bantah Klaim Munarman Soal Dukungan Kasus Tewasnya Laskar

Kedubes Jerman Akui Kunjungi FPI, Tapi Bantah Klaim Munarman Soal Dukungan Kasus Tewasnya Laskar

Munarman klaim kunjungan Kedubes Jerman ke markas FPI sebagai dukungan internasional atas tewasnya enam laskar. Kedutaan Jerman membantah klaim tersebut.

Kedubes Jerman Akui Kunjungi FPI, Tapi Bantah Klaim Munarman Soal Dukungan Kasus Tewasnya Laskar

Perwakilan Kedubes Jerman diberitakan telah berkunjung ke Markas Besar FPI di Petamburan pada Jumat (18/12) lalu. Dalam foto yang beredar di media, tampak dua orang berambut pirang yang diduga sebagai perwakilan kedubes Jerman sedang memasuki markas besar FPI di petamburan. Sebuah foto lain juga menampilkan mobil dinas resmi berplat berwarna putih yang lazim digunakan pada mobil diplomatik dari kedutaan besar luar negeri di Indonesia.

Menurut Munarman, kunjungan perwakilan kedubes Jerman tersebut sebagai bentuk belasungkawa atas tewasnya enam anggota FPI dalam bentrokan dengan kepolisian saat mengawal Rizieq Shihab. Kunjungan itu juga diartikan Munarman sebagai bentuk dukungan dari dunia internasional.

“Dari kedutaan Jerman sudah datang ke sekretariat FPI, perhatian internasional terhadap kasus extra judicial killing 6 syuhada akan berdampak pada reputasi Indonesia di dunia internasional,” Demikian keterangan tertulis dari Munarman yang dilansir oleh CNN Indonesia, Minggu (20/12).

Sementara itu, Detik memberitakan bahwa Munarman mengklaim “Dari pihak Kedubes Jerman menyampaikan turut berdukacita dan belasungkawa atas kejadian dibunuhnya enam syuhada.”

Menanggapi hal ini, Kementerian Luar Negeri RI memberikan tanggapan. Dalam rilis di situs resminya, Kementerian Luar Negeri telah memanggil perwakilan Kedubes Jerman pada Minggu (20/12) lalu untuk meminta klarifikasi dan protes atas “kegiatan staf kedutaan jerman yang mendatangi sebuah organisasi di Petamburan” beberapa hari lalu.

Dalam hasil pertemuan tersebut, dinyatakan bahwa Kepala Perwakilan Kedutaan Besar Jerman membenarkan keberadaan staf Kedutaan di sekretariat organisasi tersebut. Kepala Perwakilan Kedubes Jerman menyampaikan, bahwa keberadaan staf Kedubes Jerman di tempat tersebut dan pertemuan yang telaah dilakukan adalah atas inisiatif pribadi tanpa mendapatkan perintah atau sepengetahuan pimpinan Kedutaan Besar Jerman.

Meski membenarkan telah terjadinya pertemuan staf kedubes Jerman tersebut, pihak kedutaan Jerman sendiri membantah klaim dukungan yang disampaikan oleh Munarman selaku Sekretaris Umum FPI. Menurut keterangan, kunjungan staf Kedubes Jerman tersebut untuk mendapatkan gambaran situasi keamanan terkait demonstrasi 1812 yang telah berlangsung pada Jumat (18/12) lalu.

“Sehubungan dengan pemberitahuan mengenai demonstrasi yang berlangsung pada hari Jumat, 18 Desember 2020, salah seorang pegawai Kedutaan Jerman berusaha untuk mendapatkan gambaran tersendiri mengenai situasi keamanan yang bersangkutan karena demonstrasi juga dapat melintasi kawasan Kedutaan,” tulis keterangan tersebut dilansir oleh Kumparan, Minggu (20/12).

Pernyataan tersebut juga dikonfirmasi oleh siaran pers yang dirilis oleh kemenlu RI. Dalam rilis Kemenlu tersebut tertulis bahwa Kepala Perwakilan Kedubes Jerman juga menyangkal isi berbagai pernyataan yang disampaikan oleh Munarman selaku “salah satu pimpinan ormas dimaksud”.

Kepala Perwakilan Kedubes Jerman memastikan bahwa insiden tersebut tidak mencerminkan kebijakan Pemerintah dan Kedutaan Besar Jerman serta menolak tegas kesan bahwa kedatangan staf Kedutaan tersebut sebagai bentuk dukungan Jerman kepada organisasi tersebut.

Pihak Kedubes Jerman juga menyayangkan kedatangan perwakilannya ke Petamburan dikait-kaitkan dengan situasi politik, sekaligus menyesalkan kesan yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Menurut keterangan, kedutaan Jerman tidak mempunyai tujuan politik apapun di balik kunjungan perwakilannya ke markas besar FPI.

Kementerian Luar Negeri RI juga telah mengkonfirmasi bahwa Kedubes Jerman akan memulangkan staf kedutaan yang berkunjung ke FPI tersebut. Tindakan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus meminta staf tersebut memberi klarifikasi kepada pemerintahan Jerman. [rf]