Dinamika Politik dan Mahfud MD yang Membuat Kita Saling Bertanya

Pemirsa ILC (Indonesia Lawyers Club) Selasa malam lalu geger. Gegaranya, Mahfud MD (MMD) menceritakan blak-blakan di forum ILC tentang proses pencawapresannya oleh Presiden Jokowi. Mulai dari dilamar sampai dibatalkan pencawapresannya. MMD juga menceritakan, bagaiamana rasa ketersinggungnya oleh ucapan Romi. Bagaimana KH Aqil Siraj menihilkan kekaderannya di NU. Bagaimana Muhaimin Iskandar menghianatinya. Bagaimana KH Ma’ruf Amin menjegalnya.

Hari-hari ini, buka-bukaan Mahfud di forum ILC terus meramaikan dunia medsos. Lucunya, pernyataan MMD dipakai peluru untuk menembak Jokowi dan KH Ma’ruf Amin. Mereka yang anti-Jokowi lupa jika MMD di bagian akhir buka-bukaannya menyatakan bahwa Jokowi adalah presiden yang tidak korup. Jika Jokowi melakukan korupsi, niscaya ia akan jadi bulan-bulanan oposisi di medsos. Lihat anak-anaknya. Semuanya bersih.

MMD juga menyatakan, Jokowi adalah presiden yang berani. Ketika DPR mengesahkan UU MD3 untuk “melindungi” dirinya, Jokowi tak gentar. Jokowi tak mau kalah dengan DPR. Ia berani, tak melakukan lobi. Berarti Jokowi itu presiden berani – kata MMD. MMD juga menyinggung soal Setya Novanto. Ia menyatakan, Setya Novanto pernah berbisik kepada MMD bahwa Jokowi melindunginya (dalam kasus E-KTP).
Faktanya, tidak. Jokowi memang presiden antikorupsi. Mahfud menceritakan pula kasus polisi yang menangkap Ivan, pedagang asongan di Bekasi yang membunuh preman karena membela diri. Jokowi, setelah diberitahu Mahfud, bahwa orang membela diri tidak bisa disalahkan, langsung memerintahkan Polres Bekasi untuk melepaskan Ivan. Bahkan kemudian Jokowi memberi penghargaan kepada Ivan karena keberaniannya melawan preman jahat itu.

Pernyataan positif dari Mahfud tentang Jokowi ini sayangnya “ditenggelamkan” oleh cacimaki “kelompok oposisi” terhadap Presiden. Kata kelompok oposisi, Jokowi tak punya kualitas kepemimpinan, hanya mengekor kemauan partai-partai koalisi yang tak suka Mahfud. Mereka pun berkesimpulam, Presiden Jokowi lemah. Tak layak memimpin Indonesia untuk kedua kali.

Bagi orang yang pernah terlibat dunia politik, peristiwa kegagalan Mahfud karena dijegal partai-partai koalisi adalah hal yang biasa dalam politik. Politik seperti kata Otto von Bismarck adalah “the art of posssibilities”.
Seni dari segala kemungkinan.

Jokowi seperti halnya sebagian orang (termasuk saya) sebetulnya menyukai Mahfud. Tapi jika partai-partai koalisi tak menyukainya, apa Jokowi mau nekad? Jika koalisi pecah, kemungkinan kemenangan Jokowi dalam Pilpres mengecil. Bahkan bisa-bisa kalah. Bagaimana seni untuk mengembalikan dukungan koalisi, Jokowi melakukan apa yang biasa dilakukan politisi di mana pun di dunia.

Bagi politisi yang sudah merasakan pahit getirnya dunia politisi, apa yang dilakukan Muhaimin “Cak Imin” Iskandar adalah hal yang biasa. Rasional dalam kalkulasi politik. Muhaimin, misalnya, bisa bicara kepada Jokowi. “Who is Mahfud?”

Mahfud pernah jadi menteri. Cak Imim pun pernah jadi menteri. Mahfud kader NU. Cak Imin pun kader NU. Cak Imin bahkan bisa bertepuk dada. “Aku ketua umum partai politik. Mahfud bukan.” Apa pula urgensinya memilih MMD? Secara politik, Cak Imin jelas lebih powerful ketimbang MMD. Cak Imin pun niscaya belajar dari sejarah Golkar, bagaimana JK menggulingkan Akbar Tanjung setelah jadi wapres. Bukan tidak mungkin, Mahfud pun akan menggulingkan Cak Imim di PKB setelah jadi wapres. Sebuah kalkulasi rasional dalam politik.

Begitu pula pimpinan partai lain. Mereka niscaya berpikir, jika Mahfud jadi wapres, niscaya di tahun 2024, ia akan mudah mencalonkan diri untuk jabatan Presiden 2024-2029. Jika itu terjadi, kader-kader mereka kesempatannya mengecil untuk menjadi orang nomor satu di negeri ini. Dengan memilih KMA yang sudah sepuh, kesempaatan itu masih terbuka. Apalagi KMA bukan ketua umum partai politik.

Bagi koalisi, pilihan KMA juga bisa mendinginkan Gus Romi dan Cak Imin. “Mana mungkin anak berkompetisi dengan ayahnya untuk cawapres” Bagaimana pun secara hierarkis, KMA adalah “ayah spiritual”nya Gus Romi dan Cak Imin di NU. Dan tatakrama di NU sangat kuat untuk menghormati kyai sepuh. Tak mungkinlah Gus Romi dan Cak Imim mau melangkahi KMA.

Jadi, pilihan KMA adalah win-win solution bagi semua partai koalisi pendukung Jokowi.

Di Senayan, Anda tahu, yang namanya pimpinan parpol itu seperti dewa. Ia bisa memecat anggota DPR dari partainya semudah membalikkan telapak tangan. Alasan gampang dicari belakangan. Politisi di Senayan bisa memaki-maki kebijakan menteri atau presiden. Mereka aman karena ia punya imunitas. Tak bisa ditangkap polisi.

Tapi kalau mereka mengritik kebijakan ketua umum partainya, wow … jangan harap karirnya lanjut. Ia langsung bisa dipecat hari itu juga (hari yang sama saat dia mengkritik ketua umum partainya). Itulah dunia politik!

Begitu juga ketika KH Said menyatakan Mahfud bukan kader karena “alasan tertentu saat itu” tak bisa disalahkan. Meski – kata MMD — Aqil pernah menyebutnya kader. Jika pernyataan Aqil ditaruh dalam frame politik, lagi-lagi hal itu biasa saja. Ketua PBNU berpolitik dan melanggar Khittah, itu hal biasa. Hasyim Muzadi, Idham Khalid, Gus Dur pernah melakukannya. Istilah Kyai Hasyim, dalam hal tertentu, termasuk politik, NU memang sering gegeran. Toh akhirnya berujung pada ger-geran. Itulah solusi gaya NU. Selesai sambil “duduk dan ngopi” di emperan masjid.

Dalam menghadapi “seni politik” menjelang keputusan pencawapresan itu, Jokowi ternyata bermain cantik. Ia menerima saran sebagian pimpinan partai, memilih KH Ma’ruf Amin (KMA). Ada tujuan mulia yang berhasil ditemukan Jokowi ketika mimilih KMA. Pertama bisa meredam koalisi oposisi yang selalu menggunakan isu agama untuk menembak Jokowi. Dengan dipilihnya KMA sebagai cawapres, pihak oposisi kehilangan peluru. Ini karena, “gorengan panas ijtima ulama” jualan mereka sudah basi. Tak akan laku.

Oposisi Jokowi memang masih punya peluru untuk menembaknya, namun mudah ditepis. Misalnya, umur KMA. Tapi itu mudah menjawabnya: KMA lebih muda dari JK, bahkan jauh lebih muda dari Mahathir Muhamad, PM Malaysia. Terus KMA hanya kyai – ini pun bisa dijawab mudah. KMA ahli ekonomi syariah, bahkan diangkat jadi guru besar ekonomi syariah di UIN Malang. Kampus islam negeri itu tak akan sembarangan mengangkat seseorang jadi guru besar kalau tak punya kompetensi. Nama UIN jadi taruhannya.

Kedua, dengan memilih KMA, Gus Romi dan Cak Imin yang selama ini diketahui publik ingin jadi wapres, akan legowo menerima keputusan Jokowi. KMA adalah ayah spiritual mereka.

Ketiga, para pimpinan partai lain masih bisa berharap di tahun 2004, bisa berkompetisi di Pilpres. Kecil kemungkinan KMA menyalonkan diri sebagai capres. Bukan sekadar usianya yang makin sepuh, tapi KMA juga bukan pimpinan partai politik.

Lalu, bagaimana dengan pelbagai gaya untuk menjegal Mahfud?

Nah, itulah seni politik. Itu hal biasa. Manusia itu homo politicus – makhluk politik. Dalam bahasa Plato, “man by nature is political animal”. Jadi, apa yang dilakukan KMA terhadap MMD, itulah “the art of possibilities.” Bisa dimaklumi. Kecuali jika KMA menyogok para pimpinan partai koalisi dengan uang lima trilyun lima ratus milyar rupiah agar dipilih jadi wapres. Itu baru politik intrik materialistik yang merusak etik politik.

Sebagian netizens di medsos saat ini mengejek bahwa KMA bukan politisi. Karenanya KMA awam dalam mengelola dinamika politik kenegaraan. Ingat: KMA pernah jadi anggota DPRD dan DPR RI. KMA tak tahu soal negara? Jawabnya mudah, KMA adalah anggota wantimpres.

Lalu, bagaimana KMA yang istrinya muda dan cantik? Catat: KMA menikahi istrinya yang muda dan cantik itu setelah istri tuanya meninggal. Sebagai seorang ulama KMA punya legitimasi hadist dalam pernikahan keduanya: “Seorang pria yang ditinggal wafat istrinya, kudu segera menikah.”

Karena itu, dalam hal MMD buka-bukaan soal Gus Romi, Cak Imin, dan KMA di ILC – seharusnya hal seperti itu tak perlu terjadi. Juga tak perlu dibesar-besarkan publik. Tokh MMD juga politisi. Buka-bukaan seperti itu harusnya cukup di lingkungan politisi. Atau di lingkungan terbatas seperti seminar politik di Senayan, tanpa tayangan tivi langsung. Mendengar celoteh MMD, para politisi niscaya hanya mengangguk sambil senyum, penuh pengertian. Tapi ketika dibuka di depan publik, apalagi melalui tivi, dampaknya luar biasa. Masyarakat kaget; ribut. Jagad Indonesia memanas. Di medsos terjadi hujat menghujat.

Gambaran di atas menunjukkan sisi lain MMD, tokoh yang saya kagumi. Mahfud tampaknya perlu belajar dari Wali Songo yang menyatakan: “Yang kau katakan benar belum tentu baik. Yang kau katakan baik belum tentu benar. Yang kau katakan baik dan benar belum tentu perlu.”

Inti pesan Wali Songo itu: katakan sesuatu dengan “hikmah dan mauidhah khasanah”. Berkatalah dengan memilih suasana yang baik dan tepat. Yang terakhir ini ngutip Quran, lo!