Debat Prabowo-Jokowi dalam Jeratan Oligarki

Debat Prabowo-Jokowi dalam Jeratan Oligarki

Oligarki politik bekerja dan kita tidak menyadari dan justru hanya debat soal Prabowo-Jokowi saja

Jangan pernah membandingkan Jokowi pada tahun 2014. Pada tahun tersebut, ia relatif tidak memiliki beban persoalan HAM masa lalu, sehingga ketika mengkritik kubu Prabowo yang maju bersama Hatta Rajasa terkait dengan persoalan pelanggaran HAM dan kekerasan yang terjadi di masa lalu itu menjadi artikulasi tajam.

Ini tercermin dari pertanyaannya Jusuf Kalla yang langsung menembak pertanyaan mengenai persoalan HAM langsung kepada Prabowo.Namun, situasi tahun 2014 berbeda dengan saat ini, di mana koalisi yang dibangun oleh Prabowo pada tahun 1014, banyak yang meloncat ke dalam koalisi Jokowi, seperti PPP dan Golkar.

Selain itu, koalisi dalam tubuh Jokowi juga sarat beban, meskipun hal itu menjadi katup pengaman Jokowi selama lebih dari empat tahun ini memimpin. Katup pengaman tersebut adalah adanya lingkaran elit oligarki yang menopang stabilitas, juga sekaligus menggerogoti kinerja Jokowi. Hal yang sama sebenarnya juga terjadi dalam koalisi Prabowo.

Read More

Akibatnya, alih-alih mempertanyakan hal yang sama seperti pada Pilpres 2014 untuk memantik emosi kubu Prabowo ataupun sebaliknya, yang terjadi adalah adanya proses semacam konsolidasi internal sesama dua kubu ini. Secara diam-diam merka tidak membicarakan pelanggaran HAM tersebut.

Padahal pertanyaan itu yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia, khususnya para korban dan keluarga korban yang menantikan kejelasan nasib mereka dalam penegakan HAM masa lalu tersebut yang seharusnya terlihat dari pembelaan masing-masing kubu dalam tema yang mengangkat Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

Kesepakatan diam ini makin diperkuat dengan adanya negosiasi mengenai contekan materi dari kedua kubu tersebut mengenai seleksi apa yang perlu dipertanyakan dan tidak yang sebelumnya disetujui oleh KPU sebagai bagian dari mekanisme berdebat

Jeratan elit oligarki dan kesepakatan mekanisme depat dari KPU membuat debat yang seharusnya bisa menjadi pemantik publik untuk menilai calon-calonnya untuk dipilih dalam Pilpres 17 April 2019 menjadi sangat membosankan dan kering.

Satu-satunya penjelasan Jokowi yang menohok sekaligus provokatif adalah ungkapan tidak boleh adanya grasa-grusu dalam menyelesaikan sesuatu sehingga menyebabkan terjadinya hoaks yang dilakukan oleh Ratna Sarumpaet sebagai bagian dari tim pemenangan kampanye Prabowo, sekaligus penanganan koruptor yang mencalonkan diri dari Partai Gerindra.

Jika diamati, kritik Jokowi ini merupakan bentuk kemajuan di tengah tipikal dirinya sebagai konseptor dan pekerja. Sebagai konseptor dan pekerja, ia memiliki kelebihan utama, yaitu mau mendengarkan masukan orang lain. Meskipun satu-satunya kelemahan tipikal orang seperti ini adalah relatif sulit untuk berbicara dan mengartikulasikan gagasanya di ruang publik. Namun, dalam setiap kampanye justru tipikal Jokowi ini menjadi kelebihan di tengah retorika kelebihan politisi tapi tidak mengerjakan apa-apa.

Identitas dengan menunjukkan diri sebagai pekerja dengan slogan kerja, kerja, kerja inilah justru menjadi kampanye yang mengangkat dirinya di tengah memang kemajuan infrastruktur, fasilitas publik, dan perbaikan administrasi yang dilakukan. Kelebihan dari sikap semacam ini sekaligus juga dengan kontribusi nyata yang dilakukan membuatnya memenangkan pertarungan dalam tiga kali Pilkada (Solo dan Jakarta) dan satu kali Pilpres pada tahun 2014.

Sementara itu, kelemahan artikulasi bicara Jokowi di ruang publik, khususnya saat debat baik di Pilkada Jakarta ataupun Pilpres justru dibantu oleh pendampingnya. Ini terlihat dengan bagaimana kemampuan Jokowi dalam debat di Pilkada Jakarta 2012, dibantu oleh artikulasi tajam dari Ahok dan kelemahannya dalam Pilpres 2014 justru ditutupi oleh Jusuf Kalla. Namun, Jokowi ini tipikal pembelajar dan sangat responsif. Ia tahu kelemahan tersebut dan kemudian selalu belajar dan menerima masukan atas usulan yang diberikan.Proses pembelajaran ini terlihat dengan selama 4 tahun memimpin dan juga bagian dari kampanye, di mana sejumlah aksinya menjadi viral di media sosial.

Harus diakui, posisi bukan Ketua Partai Politik dan hanya daulat rakyat yang dimiliki inilah yang membuat Jokowi harus melakukan akrobatik politik dalam internal koalisinya sendiri. Yang dalam banyak hal kerapkali kecolongan dan menjadi kelemahan terbesar Jokowi. Namun, kerja-kerja produktifnya membangun infrastruktur menutupi hal tersebut yang membuat elektabilitasnya tetap terjaga ketimbang Prabowo.

Di sisi lain, kelebihan terbesar Prabowo adalah spontanitas. Ini terlihat dari gerak tubuhnya yang tiba-tiba bergoyang sekaligus retorikanya yang berapi-api. Tipikal ini sangat melekat dalam diri Prabowo. Memang, spontanitas bisa membangun simpati orang dalam momen-momen tertentu sekaligus bisa membuat dentuman dalam debat. Namun, jika tidak ada upaya untuk mengontrol, itu justru menjadi bumerang bagi Prabowo sendiri.

Pembandingan wilayah terkait Jawa Tengah yang lebih luas dibandingkan dengan negara Malaysia tidak hanya memiliki keliru secara data, melainkan menjadi bulan-bulanan tertawaan bagi warganet, khususnya pendukung Jokowi. Berbicara dengan menggelegar memang menunjukkan mentalitas maskulin sebagai bagian dari militer sebagaimana latarbelakang Prabowo, tapi, tanpa detail membaca data sekaligus melihat konteks sebuah isu hal tersebut bisa berbalik juga kepada Prabowo saat membangun sikap pesimisme untuk melegitimasi kerja-kerja yang dihasilkan oleh Jokowi.

Debat Pilpres ini masih empat kali lagi. Tentu saja masih ada kesempatan untuk masing-masing calon untuk menunjukkan kemampuannya, khususnya mengambil hati para para pemilih (swing voters) yang belum menentukan pilihannya, berjumlah antara 11-12 persen.

Jumlah itu cukup signifikan baik untuk kubu Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi yang saat ini elektabilitasnya 53 persen dan 34 persen. Karena itu, jika masih terjebak dalam belenggu oligarki di belakangnya dengan saling mengunci untuk tidak membicarakan isu-isu yang sangat krusial dan sensitif untuk menarik perhatian publik dan mekanisme KPU yang terlalu tertib dan hati-hati sehingga terjadinya konflik dan Debat Pilpres, itu sama saja menganggap proses ini sebagai bagian demokrasi prosedural.

Artinya, debat tetap dijalankan, tetapi dijadikan sekedar dramaturgi untuk mematut-matutkan diri sebagai calon yang paling pantas dan baik dihadapan publik.