Catatan Akhir Tahun: Politik Identitas dan Gejolak Media Sosial Satu Dekade Terakhir

Catatan Akhir Tahun: Politik Identitas dan Gejolak Media Sosial Satu Dekade Terakhir

Bagaimana kita dalam satu dekade terakhir? Catatan ini menutup sekaligus menyongsong tahun yang penuh gejolak mendatang

Catatan Akhir Tahun: Politik Identitas dan Gejolak Media Sosial Satu Dekade Terakhir

Dekade yang baru saja berakhir memberikan pelajaran penting dalam melihat media sosial. Di awal dekade, kita menyaksikan bagaimana media sosial menjadi medium penting dalam Musim Semi Arab yang berhasil melengserkan banyak diktator Timur Tengah. Aktivis di berbagai negara menggunakan media sosial seperti Facebook dan Youtube untuk mengorganisir protes dan menarik perhatian serta solidaritas lintas negara. Fenomena yang kerap disebut sebagai revolusi media sosial.

Sebaliknya, di pertengahan dan akhir dekade, media sosial justru menjadi ruang bagi beranak-pinaknya misinformasi, juga menjadi salah satu alat bagi kelompok-kelompok konservatif naik ke panggung kekuasaan, yang pada tahap selanjutnya merusak perkembangan demokrasi.

Kondisi ini yang sebenarnya pernah ditunjukkan oleh Pippa Norris (2003) ketika membagi penggunaan media sosial ke dalam dua arus besar: cyber-optimist dan cyber-pesimist Kalangan cyber-optimist percaya bahwa media sosial sebagai anak kandung internet menawarkan berbagai peluang baru. Media sosial meniadakan sekat-sekat konvensional dalam interaksi antara publik dengan politisi maupun penguasa. Penggunaannya diyakini akan berpengaruh terhadap munculnya transformasi politik dan memperluas akses dan keterlibatan masyarakat.

Sementara kalangan cyber-pesimist justru sebaliknya. Media sosial sekadar menguatkan kekuatan dan sistem politik yang selama ini sudah dominan dalam masyarakat. Dengan kata lain, ia tidak memacu transformasi. Bagi kalangan ini, media sosial meningkatkan partisipasi dan aktivitas politik hanya bagi mereka yang memang sudah terlibat dalam politik. Karena itu, kehadirannya justru mengalienasi mereka yang belum terlibat. Media sosial menjadi perpanjangan bagi media konvensional dan tidak banyak mengubah struktur ekonomi politik yang ada.

Kecemasan kelompok cyber-pesimist terkonfirmasi dari misalnya, Musim Semi Arab yang ternyata berbalik dan membuat angin demokratisasi di Timur Tengah hanya melintas sebentar. Selain itu, misinformasi yang massif di media sosial berbarengan dengan meningkatnya gelombang politik identitas di berbagai negara. Media sosial memainkan peran yang signifikan dalam polarisasi politik yang terjadi secara global dengan tren yang mengkhawatirkan.

Francis Fukuyama dalam buku terbarunya Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resenment (2018) menyebut bahwa gelombang pasang politik identitas salah satunya disebabkan oleh tuntutan sebuah kelompok untuk diakui martabatnya. Tuntutan ini sekaligus diiringi dengan tudingan terhadap kelompok lain yang dianggap merebut martabat mereka baik secara ekonomi, sosial, budaya, politik, juga agama. Tuntutan ini juga yang harus dimenangkan dengan segala cara bahkan kalau perlu dengan memobilisasi kebencian.

Dalam konteks di Indonesia, kita tentu tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi di pertengahan dekade sampai akhir tahun kemarin. Dari kasus Ahok sampai polarisasi politik yang tidak habis-habis bahkan setelah pemilihan umum cukup menjadi bukti betapa mengerikannya pertautan media sosial dan politik identitas. Gelombang hoaks juga semakin sering membuat chaos, setidaknya di dunia maya, yang tidak bisa dengan mudah diatasi dengan kerja-kerja fact-checking semata.

Yang lebih mengkhawatirkan sebenarnya adalah bahwa tren semacam ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, yang ada justru sebaliknya. Kemampuan media sosial menggerakkan kebencian mampu dikapitalisasi oleh kelompok-kelompok kepentingan untuk mencapai tujuan politiknya. Untuk tujuan tersebut, tidak hanya kebencian yang digunakan tetapi juga upaya mendelegitimasi lembaga-lembaga penting, dari lembaga negara sampai media arus utama.

Tepat pada titik inilah, misinformasi memainkan perannya. Misinformasi bisa disebut berhasil bukan ketika seseorang percaya pada informasi yang keliru, melainkan ketika keraguan atau ketidakpercayaan terhadap berbagai institusi tadi muncul secara massif. Saat ini terjadi, teori konspirasi lebih cepat menyebar.

Tahun ini kita menyaksikan betapa kerasnya persaingan politik yang terjadi, bahkan sampai mengorbankan nyawa dalam kerusuhan terkait hasil pemilihan umum. Teori konspirasi dan misinformasi menyebar secara brutal. Ironisnya tentu karena lalu kita tahu bahwa hal itu hanya menjadi strategi elite politik belaka. Sementara efek polarisasi yang kadung terjadi susah disembuhkan, elite politik sudah melakukan rekonsolidasi untuk berbagi dan mengamankan kekuasaan.

Dekade yang akan datang saya kira masih akan menunjukkan tren yang serupa. Misinformasi masih akan terus digunakan sebagai alat politik. Politik identitas yang masih berada dalam momentumnya belum akan pergi. Tinggal kita mau belajar dari apa yang terjadi dari dekade 2010an atau tidak.