Trump Mengakui Yerussalem Ibukota Baru Israel, Dunia Internasional Berang

Rencana pemindahan ibukota Israel dari kota Tel Aviv ke Yerussalem mendapatkan pengakuan dari negara adidaya Amerika Serikat. Melalui Presiden mereka Donald Trump, secara resmi, AS mengakui pemindahan ibukota Israel yang baru. Trump menyampaikan hal itu di Gedung Putih (7/12).

“Israel merupakan negara berdaulat dengan hak, sama seperti setiap negara berdaulat lainnya, untuk menentukan ibu kota sendiri. Mengakui hal ini sebagai sebuah fakta adalah syarat yang diperlukan untuk mencapai perdamaian,” tutur Trump.

Trump juga menyatakan bahwa hal ini dilakukan karena ia melunasi janji dia kepada dunia. Dan menyebut hal ini sebagai arah baru dalam perdamaian dunia. Lagipula parlemen juga sudah menyetujui.

“Kami mengakui sesuatu yang pasti: Yerusalem adalah ibu kota Israel. Tidak lebih dan juga tidak kurang, hal ini adalah sebuah pengakuan atas sebuah realitas, yang harus benar-benar untuk dilakukan. Sekali lagi, harus dilakukan,” tambahnya.

Trump juga menjelaskan bahwa Amerika Serikat akan segera memindahkan kedutaan besar mereka dari Tel Aviv menuju Yerussalem, serta hal-hal administrasi kenegaraan lain ke kota tersebut setelah secara resmi mengakui perpindahan ibukota.

Pengakuan Trump dan Amerika Serikat ini juga menimbulkan kegaduhan di dunia internasional, khususnya negara-negara yang berpenduduk muslim. Termasuk Indonesia.

“Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis.

Apa yang dilakukan oleh Trump ini jelas akan membuat penderitaan warga Palestina kian tinggi dan berpotensi memicu peperangan kembali di Palestina dan menghentikan proses damai antar kedua belah yang telah berlangsung.

Jerussalem sendiri direbut oleh Israel ketika terjadi tahun 1967 dan menjadikannya tempat tinggal baru mereka. Selain itu, di tempat itu juga membuat pembangunan yang begitu masif dan mengindahkan warga palestina. Saat ini Organisai negara islam (OKI) dan PBB sedang melakukan konsolidasi terkait pengakuan Amerika ini.