Mencari Akhlak Santri Jokowi

Jokowi merespon kritikan dari berbagai kampus dengan pernyataan “Ya, itu hak demokrasi”.

Pernyataan ini Ia sampaikan pada Sabtu, 3 Februari lalu di Kabupaten Bandung melalui saluran video Sekretariat Presiden. Dan membuatnya sekali lagi terlihat paling demokratis.

Tapi buat saya, pernyataan ini bener nanging ora pener “benar namun tidak bijak” untuk dikeluarkan, apalagi salah satu yang mengingatkan adalah gurunya sendiri dari civitas akademika UGM.

Akar Rumput Selalu “Dibuat” Bergoyang Dan Berhadapan

Gelombang protes dan juga pepeling terhadap situasi politik dan demokrasi menjelang pemilu 2024 ini semakin kencang berhembus. Diawali dari UGM yang memulai menyatakan keprihatinan pada 31 Januari lalu, berderet kampus menyampaikan unek-uneknya mulai dari UII, UI, Unpad, Unhas, Univ. Khairun Ternate, Univ. Andalas, STF Driyarkara, UIN Syarif Jakarta, Unair, Unesa, dan lain-lain. Dan sampai pekan depan direncanakan masih akan ada yang menyampaikan unek-uneknya pada situasi politik demokrasi seperti Universitas Sanata Dharma Yogya, Senin besok.
Banyak yang menuding bahwa gerakan ini diorkestrasi untuk meriuhkan tensi politik menjelang pemilu.

Cuma saya ya penasaran saja, siapa orang yang super canggih dan raksasa yang mampu memobilisasi para guru besar sebanyak itu.

Lawong mengundang satu guru besar saja perlu effort yang besar, buat yang tau-tau aja. Karena guru besar itu memiliki kesibukan yang luar biasa banyak, kolega mereka juga sudah lintas negara.

Gerakan protes dari universitas selain dilawan dengan tuduhan bawah ini gerakan “politik sintetik”, cara yang digunakan dan sangat lumrah selama pemerintahan Jokowi adalah tiba-tiba muncul tandingan opini. Pun seperti dalam protes banyak guru besar ini. Selasa hingga kamis pekan lalu ada pertemuan 17 guru besar di hotel Aryaduta, Jakarta. Mereka mengatasnamakan diri sebagai Forum Guru Besar Indonesia.

Profesor Jiuhardi adalah Guru Besar Ekonomi Universitas Mulawarman, Ia mengaku datang diongkosi oleh Prof. Singgih Tri Sulistiyono, Guru Besar dari Universitas Diponegoro. Prof. Singgih adalah ketua presidium Forum Guru Besar Indonesia. Prof. Singgih pula yang menyewa hotel selama 4 hari untuk forum tersebut.

Hal ini lalu membuat masyarakat terbelah. Mereka diberi tontonan adu mekanik antar guru besar. Seolah-olah ada alternatif opini yang sama-sama organik.

Selain alternatif opini, masih dari laporan tempo, cara menggembosi kritik universitas adalah dengan polisi mendatangi beberapa pejabat struktural kampus untuk diminta membuat video testimoni tentang kinerja Jokowi.

Sayangnya pertanyaan yang dilontarkan hanya mengarah ke sebuah jawaban yakni mengapresiasi kinerja baik Jokowi selama menjadi presiden. Kemudian hasil video itu disebarkan di kanal-kanal media sosial seperti yang terjadi pada Hardi Winoto, Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Semarang.

Jadi, para struktural universitas ini dijadikan sebagai endorser terhadap kinerja Jokowi.
Dan sekali lagi masyarakat disuguhkan sebuah tontonan yang seolah-olah selalu saja ada alternatif opini organik.

Padahal dari laporan yang disampaikan tempo, terlihat jelas ada mobilisasi masa di satu pihak. Lalu dengan gagah Jokowi akan berucap bak ratu adil “Ya, itu hak demokrasi”.

Akhlak Santri

Datangnya Jokowi dengan kata “Ya, itu hak demokrasi” buat saya problematis, karena salah satu yang mengkritik dan menegur Jokowi adalah UGM, tempat ia sekolah.

Jadi yang mengingatkan adalah guru-gurunya sendiri. Apalagi UGM menegur Jokowi dalam kapasitas sebagai bagian dari keluarga besar alumni UGM dan meminta jokowi menunaikan janji almamaternya, yakni menjunjung tinggi pancasila dan mewujudkan nilai-nilai didalamnya.

Mari kita sama-sama membayangkan, sebut saja ada seseorang bernama Thohir, Ia dari kecil sampai remaja tumbuh di Desa Santren.

Selepas kuliah ia berambisi menjadi kepala desa dan benar saja, rejekinya di sana. Banyak program yang ia kerjakan, namun ada satu hal yang kurang, misal dalam transparansi dana desa.

Kemudian salah satu kiai desa, yang juga gurunya Thohir saat sekolah dasar menegur dan memberitahu “Mbok, dana desa diumumkan, biar transparan penggunaannya mengarah ke mana saja”.

Lalu Thohir menjawab usulan, teguran, dan saran dari gurunya itu dengan “ya setiap orang boleh berpendapat”.

Apa sampean sampai punya hati menjawab teguran guru dengan cara seperti itu.

Ini sudah lebih dari urusan demokrasi, ini ada urusan etika yang menjadi pondasi kehidupan kita.

Jokowi, yang dalam periode kedua ini dekat betul dengan NU, kayaknya ya sedikit-sedikit mesti pernah dengar apa yang dimaksud akhlak santri. Bahwa santri adalah yang dididik oleh para kiai dan menyayangi gurunya.

Sehingga saat berbicara dengan guru, tidak hanya aspek duniawi saja, tetapi terdapat aspek ukhrawi yang jauh lebih dalam dari pada yang terlihat.

Mari kita bandingkan dengan salah satu pemimpin kita yang memang beliau santri beneran: Gus Dur. Kita bisa lempar ingatan kita pada dialog monumental Gus Dur dengan Andy F. Noya.

Gus Dur yang dijuluki bapak demokrasi Indonesia karena usahanya dalam waktu singkat sebagai presiden namun membuat banyak tatanan demokrasi kita membaik. Mulai dari memperkuat supremasi hukum, membubarkan lembaga yang mengekang orang berpendapat, dan meneken aturan agar setiap orang dari berbagai latar belakang dapat berekspresi, seperti penetapan imlek sebagai hari raya dan kita semua dapat berlibur.

Gus Dur yang sebegitu kekehnya pada demokrasi, yang begitu dalam memahami, dan keras memperjuangkan demokrasi saja pernah bilang “ya kalau guru-guru saya minta saya masuk jurang ya saya masuk jurang. Saya ini santri, saya diminta untuk nurut sama kiai”

Gus Dur mampu menjalankan konsep demokrasi dengan jelas, namun tidak lantas mencerabut dirinya dari akar asalnya yakni santri dan tetap memiliki akhlak pada guru. Gus Dur berperilaku demokratis dengan tetap menghormati guru-gurunya, bukan hanya berucap bahwa dirinya sendiri yang paling demokratis.

Netralitas

Lalu, saat saya menulis seperti ini. Saya sedang berusaha berbicara pada Presiden saya, saya mengkritik Jokowi, sebagai warga negara saya mengoreksi penyelenggara negara.

Kalau ada yang merasa bahwa saya turut bagian dalam nggembosi salah satu paslon di pemilu besok.

Bukankah sudah saatnya saya bertanya “kalau sebagai warga negara saya bertanya pada integritas penyelenggara negara lalu dianggap nggembosi paslon, bukankah semakin jelas menunjukan bahwa ada kekuatan negara yang digunakan untuk memenangkan salah satu paslon?”

Saya sebagai warga negara sedang ngomong sama penyelenggara negara, yang sedang berkontestasi di pilihan presiden, kalian itu lo gak diajak!

Oleh: M. Bakhru, Dosen Universitas Bojonegoro, penggiat Jaringan Gusdurian