Gempa Politik, Politik Gempa: Narasi Tanpa Etika Nahimungkar.org dan Sejenisnya

Gempa Lombok yang mestinya merekatkan solidaritas dan meneguhkan persatuan rupanya menjadi lain di tahun politik. Sebagian orang mencoba mengaitkannya dengan politik. Menganggap gempa sebagai azab dan bukan bencana. Mereka seakan tak peduli dengan nasib korban. Beberapa kalangan mengkhawatirkan jika semangat permusuhan karena politik akan bermuara pada: korban gempa Lombok tak perlu dibantu karena mereka lawan politik kita. Semua salah gubernur mereka. Kepicikan telah membunuh kemanusiaan?

Hal lain yang juga jadi perbincangan saat terjadi bencana adalah perihal Kristenisasi. Pada 6 Agustus laman nahimunkar dot org menurunkan tulisan bertajuk: Terjadinya Bencana, Saat yang Mereka Tunggu untuk Memangsa Umat Islam. Tulisan itu dengan penuh syak wasangka mewanti-wanti umat Islam waspada dengan “serangan kelompok sebelah”. Masih di tulisan yang sama, mereka menulis: Kristenisasi Korban Bencana Merapi Didukung Petinggi NU? Alangkah mengadu domba dan kosong empati!

Pola-pola yang dimainkan oleh laman semacam nahimunkar tentu sangat kontraproduktif, menjauh dari visi kemanusiaan. Lazim belaka kelompok-kelompok agama merasa terketuk hatinya menolong para korban gempa. Tak peduli suku, agama dan latar belakang korban gempa. Siapa yang tak tersentuh melihat banyak orang meninggal dan bangunan-bangunan hancur? Benar apa yang ditulis Irwan Bajang di Mojok, semua ini bukan tentang politik atau agama, semua ini tentang kemanusiaan.

Saya teringat sebuah buku karya Ahmad Arif berjudul Jurnalisme Bencana, Bencana Jurnalisme; Kesaksian dari Tanah Bencana. Secara garis besar, buku itu merekam pengalaman Ahmad Arif meliput tsunami Aceh dengan segala kekurangan. Buku itu beroleh pujian dari Parakitri T. Simbolon: “sangat memikat bagai novel”, “semua kalimatnya penting”, “iramanya pun terasa terpelihara”, “informasinya pun kaya data”. Bagian terpenting dari buku itu, menurut saya, adalah justru pada kritiknya terhadap cara-cara media memberitakan bencana.

Ahmad Arif mencatat dosa-dosa media saat berhadapan dengan bencana. Ia misalnya mengkritik media yang gemar menanyakan “perasaan” korban. Pertanyaan yang nyaris tanpa empati. Arif juga menyoroti media yang menampilkan gambar-gambar korban yang vulgar dan sadis. Sejumlah pertanyaan muncul, mengapa media melakukan hal serupa itu? Apakah demi rating? Apakah korban-korban bencana juga telah menjadi korban-korban eksploitasi media?

Konteks tulisan Arif adalah tsunami Aceh. Ia mencatat, saat itu media tidak siap dengan bencana besar. Media memberi respon yang sangat lambat. Media telat masuk Aceh. Ketika sampai Aceh pun mereka linglung. Pada akhirnya muncul istilah jurnalisme mendompleng. Para jurnalis nebeng ikut rombongan pemerintah atau tentara atau pihak lain. Ini menunjukkan insfrastruktur di lembaga mereka belum siap. Simpang siur jumlah korban tsunami di hari-hari pertama adalah salah satu bukti.

Hal lain yang menjadi persoalan adalah soal perang batin para jurnalis di medan bencana. Antara melakukan peliputan atau menolong korban. Ada juga saat-saat di mana jurnalis harus berhadapan dengan pemerintah setempat dan ditekan untuk menulis jumlah korban yang tidak sesuai fakta. Jumlah digelembungkan dengan tujuan bantuan yang akan diterima juga besar. Maka tingkat stres wartawan di medan benacana cukup tinggi. Rotasi wartawan menjadi penting.

Hari ini, media tampak tampil lebih baik. Didukung dengan perkembangan teknologi, mereka cepat merespon bencana. Sehinggga bisa tertangani dengan cukup baik. Namun, yang menjadi soal adalah riuh warganet di media sosial, yang bersikukuh mengaitkan bencana dengan politik dan agama. Juga suara-suara sumbang dari laman-laman yang tak bertanggung jawab yang sering merasa insecure. Mungkin ini menjadi “bencana” baru bagi jurnalisme bencana.

Kini, tugas media tinggal–meminjam istilah Arif–mengawal rekonstruksi. Proses ini, rekonstruksi dan rehabilitasi, sering dianggap tidak penting dan jauh dari peliputan. Padahal, menurut Arif, proses itu bisa menjadi bencana baru jika tidak dikawal.