Eks-ISIS, Dipulangkan atau Tidak?

Konvensi internasional mengatur bahwa tidak boleh ada satu manusia pun yang state-less (tak berwarga negara). Makanya kita membantu Rohingya, yang tidak diakui sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar.

Nah, orang-orang Indonesia yang bergabung dengan ISIS, jika tidak diakui oleh Indonesia (sebagai negeri kelahiran mereka), lalu, siapa yang harus mengurus? Anda bayangkan posisi Suriah saat ini: sudahlah diperangi 8 tahun, warganya dibantai secara brutal, diusir, diperkosa, diperbudak oleh orang-orang ISIS ini (yang datang dari berbagai penjuru dunia), apakah kini juga harus terus menampung dan mengurus mereka?

Dan memang, hukum internasionalnya: negara asal yang seharusnya mengurus. Tapi kan tidak adil, mengerikan? Masa kita harus menerima para radikal itu? Kalau mereka mengebom di sini gimana? Kalau mereka menyebarkan virus radikalisme di sini gimana?

Tidakkah ada yang berpikir: inilah harga yang harus kita bayar karena selama ini sedemikian lalai melakukan pencegahan terhadap menyebarnya paham Wahabi-Salafi dan tidak peduli pada konstelasi politik global?

Sejak awal perang Suriah, sudah ada yang memperingatkan bahaya dan dampaknya untuk Indonesia. Tapi, betapa banyak yang diam saja, bahkan ikut membully para pembawa ‘pesan’ ini. Bahkan ikut menyebarkan foto-foto dan info-info hoax soal “kekejaman Assad” atau “tragedi kemanusiaan di Suriah”?

Mengapa sejak awal perang (2011), pemerintah Indonesia tidak serius memberikan informasi yang benar kepada publik, apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan, dulu SBY ikut-ikutan menyerukan agar Assad lengser saja (setelah menerima “ulama” kubu pemberontak Suriah di istana).

Media-media besar di Indonesia, termasuk Tempo, bukankah selama 8 tahun terakhir selalu meng-copas narasi media Barat soal “diktator Assad”, “kekejaman rezim” , “bom kimia rezim”?

Sungguh saya tertawa sinis saja ketika melihat Tempo jauh-jauh kirim reporter ke Suriah untuk mencari tahu apa yang terjadi di sana, ketika semua sudah terlambat. Isi liputannya pun tak lebih dari menceritakan ‘nestapa’-nya para anggota ISIS asal Indonesia ini dan bahkan ada 1 halaman khusus membahas bahwa “seharusnya pemerintah Indonesia membawa mereka kembali.”

Mengapa sejak awal perang tidak ada media besar di Indonesia yang menyuarakan apa yang sebenarnya terjadi di Suriah, atau mengirim repoter ke Suriah, setidaknya melakukan tugas cover both side, jangan meng-copas berita versi “oposisi” melulu.

Mengapa media besar tidak mau membantu upaya pihak-pihak (penulis) yang menyuarakan perspektif lain dari perang ini?

Bahkan beberapa bulan yll, sebuah media besar meliput acara bedah buku saya (di ruangan itu ada backdrop besar sekali, sepenuh dinding, jadi tidak mungkin si wartawan ga lihat tulisan “BEDAH BUKU PRAHARA SURIAH”) tapi TANPA menyebut judul buku saya dan nama saya sama sekali, apalagi membahas isinya. Absurd kan?

Saat saya diwawancarai sebuah channel televisi besar, menceritakan konflik Suriah, di detik-detik terakhir, pimpinan redakturnya membatalkan penayangannya, konon karena ada tekanan pihak-pihak tertentu.

Saat saya menulis surat ke redaktur majalah Tempo, menunjukkan kesalahan pemberitaan mereka, tidak ada respon dari mereka (kecuali menelpon basa-basi). [1]

Tidak, saya tidak sedang “unjuk diri” tapi sekedar ingin menceritakan apa yang sudah dilakukan media-media besar untuk menutupi kisah Suriah yang sebenarnya.

Saat bedah buku saya di Surabaya diintimidasi oleh kelompok radikal, polisi bukannya melindungi kami tapi malah kami yang disuruh bubar dan ganti lokasi. Saya mengadu pada seorang pejabat yang berwenang (kebetulan punya WA-nya), tapi ternyata tidak ada gunanya.

Memang akhir-akhir ini sudah banyak yang bersuara. Pejabat polisi kita juga sudah studi banding ke Suriah. Frasa “jangan Suriahkan Indonesia” sudah sangat banyak yang berani mengatakannya.

Tapi, sayangnya, sudah terlambat, berkat berbagai berita hoax itu, ada ribuan orang Indonesia yang bergabung dengan ISIS dan kelompok-kelompok teror lainnya di Suriah. Ada banyak yang sudah kembali ke Indonesia dan sepertinya tak terdeteksi dimana mereka sekarang. Kini ada ratusan yang ditahan oleh milisi Kurdi, sehingga “ketahuan” ada dimana (dan itulah yang diliput Tempo).

Lalu kini, banyak pihak tiba-tiba ingin cuci tangan, seolah-olah tidak pernah ikut andil dalam terjadinya semua ini. Rame-rame menulis dan menghujat: jangan biarkan mereka kembali ke Indonesia!!

Pertanyaannya: lalu siapa yang harus menampung dan mengurus mereka? Apa Anda maunya pemerintah Suriah kasih kewarganegaraan kepada mereka?

Tidakkah yang “berbuat” yang seharusnya “bertanggung jawab”? Bahkan diam dan tak peduli pun adalah “perbuatan”.

***

Disclaimer: saya sekedar melampiaskan unek-unek, bukan “rekomendasi” apapun ke pemerintah; silahkan pemerintah mikir sendiri dan mengambil keputusan.

***

[1] arsip surat saya ke redaksi Tempo

Foto: perempuan Alawi dikerangkeng dan diarak keliling kota oleh teroris Jaysh al Islam dan FSA (berafiliasi dengan IM dan oleh media Barat disebut “pemberontak moderat”), sumber: https://www.almasdarnews.com/article/u-s-backed-moderate-rebels-put-alawite-women-in-cages-to-protect-themselves-from-airstrikes/