Hari-hari ini, banyak orang menyebut dirinya nasionalis, cinta NKRI, slogan ‘saya Pancasila’ dan sejenisnya. Namun prakteknya, nasionalis yang dilakukan cenderung berbau sektarian. Nasionalisme minus atau ½ nasionalisme, nasionalisme sempit, dan ‘kurang’ menghargai perbedaan dan keragaman yang muncul di masyarakat. Bahkan lebih jauh, prilaku yang mengemuka cenderung bar-bar atau setidaknya intoleran.
Kenapa fenomena semacam ini seolah muncul kembali? Apakah ini menunjukkan kegagalan demokrasi yang berujung pada istilah negara gagal (failed state)? Tentu kita semua perlu banyak melakukan refleksi secara mendalam. Melihat kembali kesepakatan berbangsa dan bernegara yang telah dilahirkan oleh para founding fathers negeri zamrud khatulistiwa ini. Bangsa ini pernah mengalami periode panjang dijajah dalam era kolonialisme, hingga melahirkan semangat bersama untuk merdeka. Kita juga pernah mengalami masa perpecahan dan banyak melahirkan gerakan separatis yang berbau sektarian dan SARA. Semua itu nampaknya masih belum cukup, sehingga tak jarang ‘bom waktu’ terkait sektarian begitu mudah meletup lagi.
Contoh yang faktual yang layak menjadi perbincangan dan referensi adalah konflik yang terjadi di Timur Tengah. Sebuah kawasan gurun pasir yang panas, namun memiliki banyak sumber daya yang terus berpotensi menjadi lahan perebutan dan tarikan berbagai kepentingan, baik internal maupun pihak luar. Apakah ini juga masih kurang untuk menjadi penanda bahwa kalau konflik sektarian dan nasionalisme sempit yang terus berulang, bisa memicu kegagalan negeri ini?
Timur Tengah, Jalur Penghubung yang Terus Menegang
Membincang fenomena konflik di Timur Tengah dari kacamata Indonesia memiliki respon yang sangat beragam. Tidak sedikit dari masyarakat yang salah paham, gagal paham, bahkan menggunakan model untuk di copypaste secara serampangan, meski tak sedikit pula yang memiliki cara pandang yang clear atau proporsional.
Jika di Timur Tengah, negeri asalnya, terjadinya konflik yang memporak-porandakan negeri dilatari banyaknya kepentingan politik dan perebutan kekuasaan. Namun di Indonesia, konflik politik seperti di Timur Tengah itu bisa berubah menjadi sangat ideologis, dan sektarian antar agama, atau aliran keagamaan, semisal Sunni-Syi’ah atau muslim-kristen dan sekte serta kabilah-kabilah. Apakah ketika melihat konflik Timur Tengah harus menggunakan kacamata kuda begitu? Nampaknya perlu pembacaan lebih luas, sehingga kita bisa melihat banyak hal, yang pada gilirannya pandangan kita juga bukan hanya sektarian dan lebih jauh hanya hitam-putih.
Dari penelusuran KBBI, sektarian memiliki dua makna; 1) berkaitan dengan anggota (pendukung, penganut) suatu sekte atau mazhab; sementara makna ke-2) picik, terkungkung pada satu aliran saja. Nah, penyempitan makna menjadi sektarian dalam membaca konflik Timur Tengah inilah yang ingin kita bahas lebih dalam.
Dari sisi sejarah, kawasan Timur Tengah memiliki akar dan menjadi salah satu peradaban tua di dunia. Sejak dulu, kawasan ini memang selalu menjadi pusat perhatian, bahkan Adam dan Hawa bertemu setelah diturunkan ke bumi juga di Timur Tengah yang dikenal, Jabal Rahmah. Muncul peradaban kuno yang populer, antara lain kebudayaan dan peradaban Mesir kuno di lembah sungai Nil, Babilonia dan Assiria di Mesopotamia yang dialiri oleh sungai Tigris (Iraq) dan Eufrat (Persia), Pegunungan Armenia (Turki), Laut Mati/Sungai Yordan dan lain-lain.
Sistem-sistem sungai dan laut inilah yang memberikan nafas hidup kepada peradaban-peradaban besar itu jauh sebelum kedatangan Islam. Berikutnya ada banyak kisah yang muncul, selain Nabi dan Rasul, ada juga muncul nama-nama besar seperti Fir’aun, Namruj dan lainnya, atau versi berbeda menyebut Darius, Nebukadnezar, Sultan Saladin, dan lain-lain.
Jadi, ada banyak alasan mengapa kawasan ini dari dulu hingga kini menjadi penting, salah satunya adalah kawasan penghubung tiga benua, Asia, Afrika dan Eropa, terlebih setelah terbukanya terusan Suez. Dengan banyaknya peluang, termasuk sumberdaya, mineral, air, minyak, dan sumber transportasi serta lainnya, maka wilayah dan kawasan ini selalu menjadi perhatian. [Bersambung]
Imam Ma’ruf, Kepala Divisi Media dan Publikasi Lakpesdam PBNU