Video Ahmad Dhani Prastyo yang menjelaskan bahwa NU adalah termasuk kelompok yang pro PKI karena NU menjadi bagian dari Nasakom menuai banyak reaksi, salah satunya dari mantan ketua PBNU periode 2010-2015, KH. As’ad Said Ali.
Asad menjelaskan bahwa pernyataan Ahmad Dhani tersebut adalah pernyataan yang salah. Menurutnya, NU telah jauh-jauh hari bersama Masyumi telah menolak PKI. Sayangnya, Masyumi kemudian dibubarkan karena terlibat pemberontakan PRRI.
“Bersama Masyumi (57 kursi dan partai Islam lain), NU (45 kursi) menolak PKI masuk kabinet dengan alasan pokok PKI menafsirkan Sila pertama Pancasila secara sekuler. Karena terlibat pemberontakan PRRI, Masyumi dibubarkan jadi tinggal Tiga partai besar PNI ( 57 ), NU( 45 ), PKI ( 39), selebihnya partai partai kecil,” tulis As’ad melalui akun Facebook pribadinya.
Asad melanjutkan, setelah dekrit Presiden Juli 1959, Sukarno mengeluarkan jargon Nasakom dengan pertimbangan persatuan, karena saat itu Indonesia sedang menghadapi pembebasan Irian Barat.
Menurut Asad, setelah dekrit itu, terjadi pro dan kontra di kalangan internal NU. Namun akhirnya NU menerima dengan alasan jika menolak dekrit tersebut keterwakilan kelompok Islam menjadi tidak ada.
“Dengan pertimbangan kaidah fikih “mencegah kemudlaratan lebih diutamakan dari pada menarik manfaat,” maka NU menerima Nasakom sebagai taktik. Namun secara strategis NU tetap menentang PKI sehingga menolak partai itu masuk kabinet,” lanjutnya.
Atas penerimaan NU dengan jargon Nasakom, menurut Asad, akhirnya Bung Karno hanya memasukkan anggota PKI sebagai menteri tanpa portofolio.
Asad menambahkan bahwa dalam sejarahnya, NU-lah yang memotori pembubaran PKI. Bahkan NU lah yang mempertahankan HMI ketika PKI menuntut pembubaran.
“NU lah yang mempertahankan HMI ketika PKI menuntut pembubaran. Ketika terjadi pemberontakan PKI 30 September 1965, NU dengan dimotori Subhan ZE adalah pihak yang menuntut pertama kali untuk dibubarkan dan selanjutnya bersama TNI menghadapi PKI dilapangan maupun di medan politik,” tambahnya
Asad hanya ingin menekankan bahwa dalam catatan sejarah, NU sama sekali tidak pernah terlibat dalam upaya pemberontakan kepada pemerintah yang sah.
“Dapat digaris bawahi NU tidak pernah memberontak (Bughot),” pungkasnya.