Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo, Rabu (18/10/2023).
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam pernyataannya mengungkapkan Mahfud adalah sosok intelektual yang penuh pengalaman, pengetahuan, dan bisa diandalkan.
“Pembela wong cilik,” jelas Mega saat mengumumkan Mahfud sebagai cawapres kepada publik.
Pertimbangan lain Megawati adalah Mahfud memiliki pengalaman yang lengkap di lembaga pemerintah. Tak hanya itu ia juga menganggap Mahfud sebagai sosok yang bernyali, berkomitmen dan berideologis.
“Saya perhatikan pengetahuan beliau di masalah hukum cocok, sangat penuh dengan pengalaman dan pengetahuan, sosok dengan pengalaman lengkap di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif,” jelasnya.
“Beliau bisa jadi wasit yang baik di tengah persaingan politik dan bisnis, yang sering tidak adil,” pungkas Mega.
Profil Mahfud MD
Mohammad Mahfud Mahmodin adalah sosok yang mencatatkan jejak penting dalam sejarah politik, hukum, dan pemerintahan Indonesia. Lahir pada 13 Mei 1957 di Sampang, Madura, Jawa Timur, Mahfud MD adalah anak dari pernikahan antara Mohammad Mahmodin dan Halimah.
Pria yang lebih dikenal sebagai Mahfud MD tersebut menikah dengan Zaizatul Nihayati dan dikaruniai tiga anak Dr. M. Ikhwan Zain, Dr. Fina Amalia, dan Royhan Akbar S.H., LL.M.
Pendidikan dasar dan menengahnya ditempuh di Madura, SD Negeri Waru, sambil menjalani pendidikan agama di pesantren Al-Mardiyah. Setelah menyelesaikan pendidikan guru agama di sekolah pendidikan agama negeri Pamekasan, Mahfud MD melanjutkan studi tinggi di Yogyakarta.
Di Kota Pelajar, ia memperoleh gelar sarjana di bidang Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII). Selain itu, Mahfud juga mengejar minatnya di bidang budaya dengan belajar di jurusan Sastra Arab, Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gajah Mada (UGM).
Namun, Mahfud MD tidak berhenti sampai di situ. Ia melanjutkan studi ke tingkat Magister Ilmu Politik dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM).
Dengan latar belakang pendidikan yang kuat, Mahfud MD kemudian memulai karier akademiknya sebagai dosen di almamaternya, UII Yogyakarta. Kepakarannya dalam hukum tata negara membawanya menjadi guru besar bidang hukum tata negara pada usia yang relatif muda, yaitu pada usia 41 tahun. Ia tidak hanya mengajar di UII, melainkan juga di 18 universitas di berbagai daerah di Indonesia.
Selain sukses di bidang akademik, Mahfud MD juga meraih pencapaian gemilang di dunia politik dan pemerintahan. Pada tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mengangkatnya sebagai Menteri Pertahanan.
Peranannya yang aktif dan kompetennya membuatnya dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di Kabinet Persatuan Nasional.
Setelah era Presiden Wahid, Mahfud MD memasuki dunia legislatif dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari fraksi PKB. Di DPR, ia terus menghadirkan pandangan yang mendalam mengenai hukum tata negara dan kebijakan negara.
Kemudian, pada periode 2008-2013, Mahfud MD terpilih sebagai Hakim Konstitusi dan bahkan menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi hingga tahun 2013. Dalam posisi ini, ia memainkan peran penting dalam menjaga konstitusi Indonesia dan memutuskan kasus-kasus yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.
Setelah karier gemilangnya di pemerintahan dan lembaga-lembaga tinggi negara, Mahfud MD diangkat oleh Presiden sebagai anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Pada tahun 2019, Mahfud MD dipercaya oleh Presiden Joko Widodo untuk memegang jabatan strategis sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia. Pengangkatan ini sangat penting karena Mahfud MD adalah warga sipil pertama yang menduduki posisi ini. Sebelumnya, mayoritas pejabat di posisi serupa berasal dari latar belakang militer.
Di samping kesibukannya sebagai akademisi dan pejabat negara, Mahfud MD aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) dan Mustasyar di Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren Se-Indonesia (MP3I).
Selain itu, Mahfud MD juga memegang posisi sebagai Ketua Dewan Penasehat Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia dan Ketua Dewan Pakar Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada.
Selama perjalanan kariernya, Mahfud MD tidak hanya mengukir prestasi di dunia akademik, politik, dan pemerintahan. Ia juga mendapatkan penghargaan dan gelar kehormatan dari berbagai masyarakat adat.
Gelar Angku Mojo Sadeo dari masyarakat Magek Sumatra Barat, gelar Karaeng Tojeng yang berarti “pembawa kebenaran” dari masyarakat Galesong Sulawesi Selatan, serta kehormatan sebagai anak adat dari suku Marori Menggey, Merauke, Papua dengan nama Mohammad Mahfud Dongguol Kaise, semuanya mencerminkan penghargaan dan kepercayaan atas peran besar Mahfud MD dalam membangun bangsa Indonesia.