Tragedi Mahsa Amini, Dampak dari Cara Beragama Otoriter?

Otoritarianisme beragama kembali menimbulkan konflik. Kali ini lokasinya adalah Iran. Republik Islam Iran sedang mencekam karena demo besar-besaran. Rakyat Iran, terutama para wanita, melakukan demonstrasi besar-besaran atas kematian wanita berusia 22 tahun bernama Mahsa Amini. Hingga Jumat (23/6/2022), AP News melaporkan bahwa dalam aksi protes tersebut, 26 orang setidaknya tewas.

Para wanita Iran dengan berani membuka hijab mereka di tempat umum sebagai bentuk protes. Aksi unjuk rasa itu utamanya menyasar polisi-polisi moral yang menangkap Amini karena masalah hijab dan diduga menjadi dalang atas kematiannya.

Berdasarkan laporan AP News, Mahsa Amini ditangkap pada 13 September di Teheran. Ia sebetulnya bukan orang Teheran, tetapi hanya berkunjung dari daerah Kurdi di barat Iran. Alasan ia ditangkap polisi moral adalah karena tidak memakai hijab dengan benar. Sesuai ketentuan yang berlaku di Iran.

Perlu diketahui, Iran mewajibkan jilbab bagi wanita tak lama setelah revolusi 1979. Sejak saat itu, berdasarkan peraturan yang bersumber pada interpretasi hukum Islam, kaum perempuan diwajibkan menutup rambut dengan hijab dan mengenakan pakaian panjang-longgar untuk menutup lekuk tubuh mereka.

Sebelum revolusi terjadi, Iran dipimpin oleh Shah Mohammad Reza Pahlavi yang pro-Barat. Istri Reza Pahlavi, Farah, juga kerap mengenakan busana Barat dan dipandang sebagai contoh perempuan modern di Iran. Dalam rezim kepemimpinannya, keberadaan perempuan yang memakai rok mini dan tidak berkerudung adalah hal yang umum di Kota Teheran, walau banyak pula perempuan Islam memakai hijab di Iran kala itu.

Pada 1979, terjadilah revolusi Iran. Pemimpin revolusi saat itu, Ayatollah Ruhollah Khomeini, kemudian didaulat menjadi pemimpin tertinggi Iran. Tak lama berselang, tepatnya pada 7 Maret 1979, Khomeini mengeluarkan titah untuk menertibkan cara berpakaian Muslimah. Tepat setelah revolusi, terjadi fenomena para laki-laki dan perempuan di jalan yang membagikan kerudung gratis yang dibungkus kertas kado kepada para perempuan yang tidak berhijab.

Saat itu, Ayatollah menetapkan bahwa semua perempuan wajib memakai hijab, terutama di tempat kerja. Adapun perempuan yang tidak berjilbab, dia digolongkan sebagai perempuan “telanjang”. Iran yang sudah berstatus menjadi Republik Islam tersebut kemudian juga mulai mencabut undang-undang yang melindungi hak-hak perempuan.

Dalam kasus Mahsa Amini, ia diduga tidak menutup rambut secara sempurna dengan hijab sehingga sempat terlihat saat ditangkap di Ibu Kota Teheran pada 13 September 2022. Saat berada dalam tahanan polisi itulah dia mengalami koma dan meninggal tiga hari kemudian di Rumah Sakit Teheran.

Seperti yang dilansir oleh bbc.com, pihak berwenang Iran mengatakan bahwa Amini tidak dianiaya, tetapi menderita “gagal jantung mendadak” setelah dia ditahan di Teheran oleh polisi moral. Tetapi Amjad Amini, ayah dari Mahsa Amini, mengatakan bahwa saudara laki-laki Mahsa, Kiarash Amini, yang ada di sana ketika penahanan, diberitahu bahwa Amini telah dipukuli di mobil van dan di kantor polisi.

Akan tetapi, terdapat sebuah foto dan video Mahsa Amini yang beredar luas di media sosial pada 15 September yang menunjukkan dia terbaring tak sadarkan diri di ranjang rumah sakit dengan selang di mulut dan hidungnya. Darah mengalir dari telinganya dan memar di sekitar matanya.

Dilansir oleh kompas.com, Beberapa dokter Iran mengatakan di Twitter bahwa meskipun mereka tidak memiliki akses ke file medisnya, pendarahan dari telinga yang terlihat di poto itu menunjukkan bahwa Mahsa Amini mengalami gegar otak akibat cedera di kepala.

Kecurigaan Amjad tersebut makin menjadi karena dia berulang kali dilarang oleh staf medis untuk melihat tubuh putrinya setelah kematian. Bahkan, dia hanya melihat kaki dan wajah jenazah putrinya saja setelah dibungkus untuk dimakamkan.

Direktur Jenderal Kedokteran Forensik Provinsi Teheran mengatakan bahwa Amini telah menjalani operasi otak pada usia delapan tahun. Oleh karena itu ia mengalami masalah kesehatan ketika ia ditangkap. Namun ayahnya membantah bahwa Mahsa tidak pernah ke rumah sakit sama sekali dalam 22 tahun terakhir, selain beberapa penyakit yang berhubungan dengan flu, bukan otak.

Dari hasil wawancara BBC kepada dua teman sekelas Amini, mereka juga mengaku tidak pernah melihat ataupun mendengar bahwa Amini menjalani pengobatan di rumah sakit sebelumnya. Sontak, Kematian Amini telah memicu kemarahan luas di masyarakat. Baik orang biasa, beberapa pejabat, ulama senior, selebriti, hingga atlet ikut marah atas kejadian tersebut.

Masih Alinejad, seorang jurnalis perempuan, aktivis politik dan aktivis hak perempuan berdarah Iran-Amerika, dalam sebuah interview dengan MSNBC News, mengatakan bahwa sebab kematian Mahsa Amini adalah “a little bit of hair”. Satire Alinejad tersebut merujuk pada rambut Mahsa yang masih sedikit terlihat meski sudah mengenakan hijab yang menjadi penyebab ia ditangkap oleh polisi moral hingga kematiannya.

Kebijakan mewajibkan hijab bagi seluruh perempuan di Indonesia memang nampak mustahil. Mungkin bisa kalau tiba-tiba salafi wahabi berhasil mengkudeta istana kemudian mengambil alih kursi kepresidenan. Namun sekali lagi, nampak sangat mustahil. Artinya, saya tidak melihat fenomena di Iran tersebut akan terjadi di Indonesia, terutama terkait pembatasan hak-hak perempuan.

Sekarang bayangkan saja, Mahsa Amini dalam penangkapan disebut masih mengenakan hijab. Hanya saja rambut bagian depan masih terlihat. Dalam konteks Indonesia, mungkin modelnya seperti ibu Sinta Nuriyah, atau putri-putri Gus Dur. Artinya, Mahsa bukan dalam posisi tidak mengenakan hijab sama sekali. Saya bisa membayangkan ajaran Islam yang diterapkan di Iran, khususnya ketika revolusi terjadi. Indonesia sangat jauh dari itu, bahkan juga tidak sedang berjalan ke arah itu.

Namun, saya masih sedikit skeptis dengan peraturan-peraturan daerah yang sarat dengan “implementasi syariat Islam”. Skeptis di sini bukan dalam arti tidak suka atau anti ajaran Islam. Saya hanya khawatir terhadap watak sebagian umat Muslim yang cenderung koersif dan suka memaksa orang lain, terutama ketika menuntut seseorang untuk menjalankan “ajaran” Islam.

Jika pemaksaan itu masih berkutat di wilayah mikro, seperti antar individu, maka hal itu mungkin tidak menjadi masalah. Itu mungkin masih bisa dilihat sebagai bentuk saling mengingatkan antar warga negara. Namun, jika pemaksaan itu sudah terjadi di wilayah makro atau scope yang lebih luas, sudah masuk dalam wilayah kebijakan negara misalnya, maka itu sudah sah disebut otoritarianisme. Tragedi di Iran tersebut menjadi contoh konkret konsekuensi dari otoritarianisme itu.

Baca Juga, Mahsa Amini dan Horor Wacana Misogini

Sebagian Muslim mungkin akan merelasikan aksi demonstrasi di Iran tersebut sebagai islamophobia atau semacamnya. Namun, alangkah lebih bijak jika kita melihatnya dari perspektif mengapa Iran dengan mayoritas Muslim  sering melahirkan konflik, terutama konflik agama. Ajaran Islam seperti apa yang dipahami di Iran sehingga menciptakan banyak tensi sosial seperti tragedi Mahsa Amini ini.

Wal akhir, kita layak bersyukur hidup di Indonesia. Di bawah dominasi pemeluk Islam, Indonesia tetap berpegang pada prinsip kemanusiaan dan prinsip keagamaan yang moderat. Meskipun umat Muslim hampir mencapai angka 90%, Indonesia tetap menjaga hak-hak perempuan, tidak otoriter dalam beragama, dan bersifat inklusif.