Perusakan Makam Salib dan Masalah Laten Intoleransi di Yogyakarta

“Ada sekitar delapan nisan yang tercabut, ada beberapa yang hangus seperti terbakar” sebuah kutipan berita di warta Detik.com (06/04/2019). Perusakan nisan makam itu terjadi di kompleks pemakaman RS Bethesda Yogyakarta di daerah Mrican, dekat pertigaan lampu merah kampus Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Karena pemakaman tersebut adalah milik RS Bethesda, tentu itu adalah makam milik orang-orang non muslim. Dan tentu saja delapan makam yang dirusak tersebut adalah nisan salib.

Dengan demikian, perusakan tersebut bukanlah hal yang biasa dan wajar belaka. Walaupun pelakunya sampai saat ini masih “misterius” dan belum diketahui apa motif dan tujuannya. Tapi, sepertinya kita mampu menalar dan memperkirakan apa motifnya dari objek yang dirusak oleh pelaku: sebuah nisan salib, milik makam orang-orang non muslim.

Kasus perusakan makam salib di atas bukanlah peristiwa satu-satunya di Yogyakarta. Beberapa waktu sebelumnya, pengrusakan serupa juga terjadi di daerah Kota Gede. Kasusnya adalah pemotongan nisan salib milik makam orang-orang non muslim. Kasusnya sedikit menggelikan, sisi atas nisan salib itu digergaji oleh sekelompok orang yang mengatakan mewakili agama mayoritas.

Jika kemudian pengrusakan makam tersebut adalah berhubungan dengan isu mayoritas dan minoritas. Karena makam yang dirusak adalah milik orang-orang dengan agama yang dianggap minoritas dan sedangkan yang mengrusaknya menganggap diri sebagai mayoritas. Maka, dengan demikian, ini bukanlah peristiwa biasa dan wajar. Ini adalah kasus intoleransi.

Intoleransi di “Jogja Istimewa”

Barangkali tak banyak diketahui bahwa kasus intoleransi dan anti demokrasi sangat sering terjadi di Yogyakarta. Di luar gemerlapnya pesona wisata “Jogja Istimewa” dan masyhurnya sebagai kota pelajar, Yogyakarta memiliki sisi hitam yang gelap pekat dan menyesakkan.

Menurut The Wahid Institute, pada tahun 2014 Yogyakarta menyandang sebagai kota paling intoleran nomor dua di Indonesia. Terjadi kasus intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama sejumlah 14 kali. Dan pada tahun 2015 terjadi lagi sebanyak 10 kali kasus (CNN Indonesia, 10/08/2016).

Bagi para mahasiswa yang aktif di organisasi, kasus pembubaran diskusi oleh ormas Islam tertentu bukanlah hal yang jarang terjadi di lingkungan kota pelajar ini. Pada banyak kasus, akhirnya forum diskusi harus bubar karena diancam dengan kekerasan oleh para gerombolan ormas tersebut. Dalih pemaksaannya bisa bermacam-macam, mulai bahaya laten komunis, dituduh forum LGBT, hingga bahaya penyebaran ajaran Syi’ah. Semuanya tak masuk diakal.

Yang juga familiar dengan kasus intoleransi dan anti demokrasi yang sering dilakukan oleh ormas di Yogyakarta adalah kelompok minoritas.  Para kaum minoritas ini tidak aman kebebasan berekspresi dan beragamanya. Oleh para ormas yang rajin melakukan kekerasan mereka dianggap sebagai sarang kesesatan dan sumber laknat. Di antara mereka yang sering menjadi korban adalah komunitas waria yang beberapa tahun yang lalu, pesantrennya dibubarkan.

Sebab-Musabab Intoleransi di Kota Pariwisata

Kenapa kota yang terkenal memiliki kultur Jawa ningrat dengan tutur katanya yang sangat halus dan ramah ini, kini menjelma sebagai kota yang tampak semakin tidak ramah terhadap keberagaman dan menakutkan bagi minoritas? Kenapa mulai banyak kos-kosan mahasiswa di Yogyakarta hanya mau menerima mahasiswa yang beragama Islam saja? Kenapa saudara-saudara kita dari daerah Indonesia bagian timur mulai kesulitan untuk mencari tempat indekos di Yogyakarta karena tidak diterima dimana-mana?

Ada sekian penjelasan yang bisa menjelaskan kenapa masalah-masalah di atas dapat terjadi di kota pariwisata ini. Pertama, sejak akhir masa Orde baru dan hingga saat ini, Yogyakarta menjadi salah satu pusat perkembangbiakan ormas-ormas Islam konservatif lokal dan transnasional. Akibat dari ekspansi gerakan mereka, banyak wilayah di Yogyakarta ini menjadi terpengaruh dengan doktrin kelompok islamis yang tertutup dan intoleran.

Baca juga: Simbol dan Toleransi Yogya di Persimpangan Jalan

Para ormas tersebutlah yang belakangan ini sering menjadi aktor kasus kekerasan terhadap kelompok minoritas dan pemberangusan terhadap kebebasan dan demokrasi. Dengan modal anggota yang berbadan kekar, motor dengan knalpot yang sangat bising dan berpakaian muslim lengkap dengan sorban. Mereka mengancam dengan kekerasan dan kemudian membubarkannya.

Sebab kedua adalah tentang ketimpangan ekonomi yang cukup tajam di Yogyakarta. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Maret 2017 yang lalu, menyebutkan bahwa gini rasio di Yogyakarta adalah 0,440, lebih tinggi dari gini rasio nasional yang sejumlah 0,391 (Detik, 03/01/2019).

Dengan data sejumlah itu menjelaskan bahwa tingkat kesenjangan ekonomi di kota ini sangatlah tinggi. Bahkan tertinggi secara nasional jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Kenapa bisa terjadi demikian? Menurut Ekonom lembaga Institute for Development and Economic Finance (Indef), Bhima Yudhistira, menjelaskan bahwa sebab musabab ketimpangan ekonomi itu karena pembangunan yang hanya menguntungkan kelompok masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke atas (Republika, 18/07/2017).

Beberapa waktu yang lalu tentu kita masih ingat dengan gerakan “Jogja Ora Didol” yang dimotori aktivis Dodok Putra Bangsa yang melakukan aksi heroik dengan mandi pasir di depan sebuah hotel di kawasan Miliran, Jl. Kusumanega, dekat Balai Kota Yogyakarta. Gerakan tersebut memprotes masifnya pembangunan hotel dan mall di Yogyakarta yang kian menggila. Dan yang menjadi masalah adalah mengabaikan kelestarian lingkungan. Pada banyak kasus menyebabkan mampetnya sumur warga karena air tersedot untuk hotel dan mall.

Jogja Harus Kembali “Istimewa”

Penyebab kasus intoleransi di kota ini seolah bagaikan api dalam sekam. Di permukaan umum seolah tak nampak dan tertutupi oleh aktivitas turisme di tempat-tempat wisata dan semakin mewahnya hotel-hotel dan mal-mal baru di Yogya.

Akan tetapi, yang sangat tak tampak dalam permukaan umum tersebutlah yang sangat membahayakan. Aktivitas gerakan kelompok Islamis di kampus-kampus hingga menguasai banyak masjid dan pemukiman warga kian hari semakin mengkhawatirkan. Doktrin-doktrin pemahaman keagamaan yang semakin tertutup dan intoleran kian hari semakin menyebar di berbagai wilayah di Yogyakarta.

Dan yang semakin berbahaya adalah ekspansi doktrin intoleransi tersebut banyak juga menyasar perkampungan pinggiran kota yang secara ekonomi tersisihkan oleh pembangunan. Kemudian terjadi persenyawaan yang sangat menakutkan: ide keagamaan yang tertutup dan dibarengi oleh logika kekerasan khas premanisme. Sebuah perpaduan yang menakutkan. Dan pada faktanya demikianlah yang terjadi, ormas yang sering melakukan sweeping dan pembubaran diskusi adalah ormas yang memiliki kultur kekeasan ala premanisme.

Dari sekian pemaparan di atas harus menjadi kewaspadaan dan refleksi kita bersama. Couter narasi terhadap ide yang tertutup dan intoleran tersebut harus semakin banyak kita kampanyekan. Dan kemudian, bagi pemerintah sendiri, orientasi pembangunan di Yogyakarta ini harus mulai berorientasi kepada pembangunan yang menguntungkan kaum pinggiran yang secara ekonomi lemah. Karena, kelompok masyarakat dengan ekonomi lemah sangat rawan dan mudah masuk mengikuti doktrin kelompok Islam yang konservatif dan intoleran.

Terakhir, kita berharap supaya Yogyakarta dapat kembali menjadi kota yang “Istimewa”. Dengan warganya yang istimewa ramah terhadap perbedaan dan kota yang mampu memakmurkan ekonomi semua lapisan masyarakatnya. Wallahua’lam