Negara Islam, Adakah Konsepnya?

Adalah pertanyaan sangat menarik untuk diketahui jawabannya, apakah sebenarnya konsep Islam tentang negara? Sampai seberapa   jauhkah hal ini dirasakan oleh kalangan pemikir Islam sendiri? Dan,  apakah konskwensi dari konsep ini jika memang ada? Lalu, apakah konskwensi dari konsep itu sendiri? Rangkaian pertanyaan di atas perlu diajukan di sini, karena dalam beberapa tahun terakhir ini banyak diajukan pemikiran tentang Negara Islam, yang berimplikasi pada  orang yang tidak menggunakan pemikiran itu, telah meninggalkan Islam.

Jawaban-jawaban atas rangkaian pertanyaan itu dapat disederhanakan dalam pandangan penulis dengan kata-kata: tidak ada. Penulis beranggapan, Islam sebagai jalan hidup (syari’ah) tidak memiliki konsep yang jelas tentang negara. Mengapakah penulis beranggapan demikian? Karena sepanjang hidupnya , penulis telah mencari  dengan sia-sia makhluk yang dinamakan Negara Islam itu. Sampai hari inipun ia belum menemukannya, jadi tidak salahlah jika disimpulkan memang Islam tidak memiliki konsep bagaimana negara harus dibuat dan dipertahankan.

Dasar dari jawaban itu adalah tiadanya pendapat yang baku dalam dunia Islam tentang dua hal. Pertama, Islam tidak mengenal pandangan yang  jelas dan pasti tentang pergantian pemimpin. Rasulullah saw digantikan Sayyidina Abu Bakar –tiga hari setelah beliau wafat. Selama masa itu masyarakat kaum muslimin, minimal di Madinah, menunggu dengan sabar bagaimana kelangkaan petunjuk tentang hal itu dipecahkan. Setelah tiga hari, semua bersepakat bahwa Sayyidina Abu Bakar-lah yang menggantikan  Rasulullah saw melalui bai’at/prasetia. Janji itu disampaikan oleh para kepala  suku/wakil-wakil mereka, dan dengan demikian terhindarlah kaum muslimin dari malapetaka. Sayyidina Abu Bakar sebelum meninggal dunia, menyatakan kepada komunitas kaum muslimin, hendaknya Umar Bin Khattab yang diangkat menggantikan beliau, yang berarti telah ditempuh cara penunjukkan pengganti, sebelum yang digantikan wafat. Ini tentu sama dengan penunjukkan seorang Wakil Presiden di masa modern ini, yang harus mempersiapkan diri untuk mengisi jabatan itu jika berpindah  ke tangannya.

Ketika Umar ditikam Abdurrahman bin Muljam dan berada di akhir masa hidupnya, ia meminta agar ditunjuk sebuah dewan pemilih/electoral college (ahl halli wa al-aqdhi), yang terdiri dari tujuh orang, termasuk anaknya, Abdullah, yang tidak boleh dipilih  menjadi pengganti beliau. Lalu,  bersepakatlah mereka untuk mengangkat Ustman bin Affan sebagai kepala negara/kepala pemerintahan.  Untuk selanjutnya, Ustman digantikan  oleh Ali bin Abi Thalib.  Pada saat itu, Abu Sufyan tengah mempersiapkan anak cucunya untuk mengisi jabatan  di atas, sebagai penganti Ali bin Abi Thalib. Lahirlah dengan demikian, sistem kerajaan dengan sebuah marga yang   menurunkan calon-calon raja/sultan dalam Islam.

******

Demikian pula, besarnya negara yang dikonsepkan menurut Islam, juga tidak jelas  ukurannya. Nabi meninggalkan Madinah  tanpa ada kejelasan mengenai bentuk pemerintahan bagi kaum muslimin. Di masa Umar bin Khattab,  Islam adalah Imperium Dunia dari pantai timur Atlantik hingga Asia Tenggara. Sudah tentu di dalamnya  juga ada pandangan tentang ukuran negara. Ternyata tidak ada kejelasan juga apakah sebuah negara Islam berukuran mendunia, sebuah bangsa saja (wawasan etnis) dengan demikian tidak jelas;   negara-bangsa (nation-state), ataukah negara-kota (city state) yang menjadi bentuk konseptualnya.

Dalam hal ini, Islam menjadi seperti komunisme: manakah  yang didahulukan, antara sosialisasi sebuah negara-bangsa yang beridiologi satu sebagai   negara induk, ataukah menunggu sampai seluruh dunia di-Islam-kan, baru dipikirkan bentuk negara dan idiologinya?  Menyikapi analogi negara Komunis, manakah yang didahulukan antara pendapat Joseph Stalin ataukah Leon Trotsky? Sudah tentu tidak sampai membunuh Trotsky di Meksiko, seperti yang dilakukan Stalin.

Hal ini menjadi sangat penting, karena mengemukan gagasan  Negara Islam tanpa ada kejelasan konseptualnya, berarti membiarkan gagasan tersebut tercabik-tercabik karena perbedaan pandangan  para pemimpin Islam sendiri. Misalnya, kemelut di Iran, antara para “pemimpin moderat” seperti Presiden Khatami dan para “Mullah Konservatif” seperti Rafsanjani saat ini. Satu-satunya hal yang mereka sepakati bersama adalah nama “Islam” itu sendiri. Mungkin, mereka juga berselisih paham tentang “jenis” Islam yang akan diterapkan dalam negara tersebut, haruskah Islam Syi’ah atau sesuatu yang lebih “Universal”? Kalau harus mengikuti paham Syi’ah itu, bukankah gagasan Negara Islam lalu menjadi milik kelompok minoritas belaka? Bukankah syi’isme hanya menjadi pandangan satu dari delapan orang muslim di dunia  saja?

*****

Jelaslah dengan demikian, gagasan Negara Islam adalah sesuatu yang tidak konseptual, dan tidak diikuti oleh mayoritas kaum muslimin. Iapun hanya dipikirkan oleh sejumlah orang pemimpin saja, yang terlalu memandang Islam dari sudut institusionalnya belaka. Belum lagi kalau dibicarakan lebih lanjut, dalam arti bagaimana halnya dengan mereka yang menolak gagasan tersebut, adakah mereka masih  layak disebut   kaum  muslimin atau bukan? Padahal mereka adalah mayoritas penganut agama tersebut?

Kalau diteruskan dengan sebuah pertanyaan lain, akan menjadi berantakanlah gagasan tersebut: dengan cara apa dia akan diwujudkan? Dengan cara terror atau dengan “menghukum” kaum non-muslim? Bagaimana halnya  dengan para pemikir muslimin yang mempertahankan hak mereka, seperti yang dijalani penulis? Layakkah ia disebut   kaum  teroris, padahal ia sangat menentang penggunaan  kekerasan untuk mencapai sebuah tujuan. Lalu, mengapakah ia harus bertanggungjawab atas perbuatan kelompok minoritas yang menjadi  para teroris itu?

Jakarta, 18/4/2002