Kasus positif virus Covid-19 kembali menjangkit kalangan pejabat negara di Indonesia. Yang terkini, Menteri Agama Fachrul Razi dikabarkan terkonfirmasi kasus positif virus Covid-19. Kabar ini dikonfirmasi oleh Staf Khusus Menteri Agama Kevin Haikal. Menurut Kevin, saat ini kondisi fisik Fachrul Razi dalam keadaan baik.
“Pada 17 September, Menag melakukan tes swab dan hasilnya positif. Namun, alhamdulillah kondisi fisik beliau hingga saat ini terpantau baik, tidak ada gejala-gejala mengkhawatirkan,” demikian ungkap Kevin di dalam keterangan resmi, Senin (21/09).
Juru Bicara (Jubir) Kementerian Agama, Oman Fathurahman mengatakan bahwa Fachrul Razi sementara akan fokus menjalani proses isolasi mandiri demi melakukan pemulihan kesehatan.
Adapun untuk pelaksanaan tugas birokrasi Kementerian Agama, Fachrul Razi sudah mengkoordinasikan dan mendelegasikannya kepada Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Saadi serta kepada para pejabat terkait.
“Pelaksanaan program Kemenag, utamanya dalam ikut mencegah penyebaran Covid-19 di lembaga pendidikan agama dan keagamaan serta lembaga keagamaan menjadi perhatian Menag,” ujar Oman.
Dengan terkonfirmasinya kasus positif Covid-19 Fachrul Razi, menambah panjangan catatan daftar menteri dan pejabat negara era pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin yang sudah terpapar pandemi ini. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjadi nama menteri yang pertama kali terpapar virus Covid-19. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo juga dikabarkan terpapar Covid-19. Belum genap satu minggu yang lalu, Sekda DKI Jakarta Saefullah juga telah wafat akibat terpapar virus Covid-19 ini.
Beberapa waktu lalu, Komisioner KPU Arief Budiman dan Dewan Pengawas KPK Syamsudin Haris juga dikabarkan terpapar virus Covid-19.
Situasi pandemi yang terus memburuk juga mendorong usulan Pilkada serentak 2020 untuk ditunda. Dua ormas Islam besar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, telah kompak menyatakan sikap sekaligus usulan supaya pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda. Mengingat Kampanye Pilkada kerap melibatkan massa dalam jumlah banyak, serta dengan penanganan pemerintah terhadap Covid-19 yang belum menuai hasil, dikhawatirkan jumlah kasus positif Covid-19 akan makin meroket akibat cluster dari Pilkada.
Jadi, bagaimana pemerintah?