Kesepakatan normalisasi antara UEA dan Bahrain dengan Israel ternyata tidak menghentikan langkah pencaplokan Tepi Barat. Janji Israel untuk menghentikan aneksasi hanya untuk sementara saja. Bahkan duta besar Amerika Serikat untuk Israel menyatakan pencaplokan kontroversial hanya ditangguhkan sementara waktu.
“Kami mengatakan dalam pernyataan kami bahwa kedaulatan akan ditunda, dan ini tidak berarti telah dihapuskan, tetapi telah dihentikan. Telah ditangguhkan selama setahun, mungkin lebih, tetapi belum dibatalkan,” Duta Besar AS untuk Israel, David Friedman kepada Radio Tentara Israel seperti dikutip laman middleasteye.net.
Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Israel Hayom, Friedman juga mengatakan bahwa memperkirakan pencaplokan masih akan berlangsung. “Saya pikir itu akan terjadi,” katanya.
Dia menambahkan bahwa dirinya yakin masalah itu dapat ditinjau kembali dengan cara yang tidak terlalu kontroversial. “Ini (sekali lagi) penangguhan sementara,” katanya.
Sebenarnya Isarel telah berjanji untuk menghentikan aneksasi Tepi Barat yang diduduki berdasarkan kesepakatan normalisasi baru-baru ini dengan UEA dan Bahrain. Namun perjanjian itu tidak digubris. Proses pencaplokan hingga saat ini masih tetap jalan terus.
baca juga: pencaplokan israel atas palestina adalah apartheid abad ke-21
Menurut laporan dari kantor berita Palestina, Wafa Palestine pasukan Israel terus menggusur wilayah Palestina. Baru-baru ini Pasukan Israel, Rabu, menghancurkan sejumlah bangunan milik Palestina Khirbet Shaab al-Butum , di timur kota Yatta, selatan kota Hebron.
Koordinator Komite Populer di Hebron Selatan, Rateb al-Jabour mengatakan pasukan Israel mengawal buldoser dan alat berat merobohkan beberapa rumah. Khirbet Shaab al-Butum adalah wilayah yang dihuni 300 orang penduduk dengan mata pencaharian sebagai peternak. Wilayah ini termasuk Area C, yang berada di bawah kendali penuh militer Israel.
Area C adalah area 60 persen dari Tepi Barat yang diduduki, yang rencananya akan dicaplok Israel setelah mengusir penduduk Palestina.
Perjanjian normalisasi dengan Israel dianggap Presiden Mahmoud Abbas dan para pemimpin politik Palestina sebagai kesepakatan melanggar posisi pan-Arab lama. Disebutkan dalam kesepakatan tersebut Israel dapat menormalisasi hubungan hanya dengan diakhirinya pendudukan. Ini membuktikan bahwa Israel selalu tidak menyepakati janjinya tentang solusi dua negara.