Israel Paksa Pergi Pegawai HAM PPB, untuk Apa?

Pemerintah Israel memaksa pergi para pekerja Hak Asasi Manusia (HAM) dari organisasi PBB. Mereka  menghentikan penerbitan visa apa pun kepada karyawan asing di OCHR, sebuah badan hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Disebutkan sejak Juni lalu permohonan visa para pegawai HAM PBB yang meminta perpajangan visa ditolak sejak Israel mengumumkan penangguhan hubungan dengan Kantor PBB untuk Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR). Penangguhan ini terkait dengan laporan menyoroti lebih dari 100 perusahaan yang bekerja di permukiman Israel di Tepi Barat.

OHCHR mengkonfirmasi bahwa 9 dari 12 staf asing telah meninggalkan Israel dan wilayah Palestina. Diantara yaang keluar dari Israel adalah James Heenan sang direktur. Sementara tiga lainnya memiliki visa yang akan kedaluwarsa dalam beberapa bulan mendatang. Sedangkan tiga staf yang akan melakukan perjalanan ke Israel untuk memulai pekerjaan mereka terpaksa ditunda

Namaun disebutkan bahwa staf Israel dan Palestina terus bekerja dan kantor organisasi tersebuts selama belum ditutup. “Ketiadaan staf internasional dari wilayah pendudukan adalah situasi yang sangat tidak teratur dan akan berdampak negatif pada kemampuan kami untuk melaksanakan mandat kami,” Rupert Colville, juru bicara OHCHR, mengatakan kepada laman middleeasteye.

Rupert berharap bahwa situasi seperti ini segera teratasi. Memang pengusiran terhadap aktivis hak asasi sering dilakukan oleh Israel. Tahun lalu Omar Shakir direktur Human Rights Watch diusir. Omar dituduh mendukung seruan boikot. Menurut Shakir adanya pemaksaan keluar dari pengawas hak asasi manusia PBB menandai upaya lain pemerintah Israel untuk membatasi dokumentasi penindasan sistematisnya terhadap Palestina.

Baca juga: Gagal pulang dari Umrah

“Menolak visa untuk menghukum para kritikus kini telah menjadi alat utama dalam serangan berkelanjutan Israel terhadap gerakan hak asasi manusia,” katanya.

Dalam laporan rutinnya OHCHR menyoroti dugaan pelanggaran hak Israel di Yerusalem Timur yang diduduki, Tepi Barat, dan Jalur Gaza yang terkepung. Dalam laporannya tersebut ditulis daftar 112 perusahaan yang bekerja di permukiman Israel yang ilegal menurut hukum internasional. Laporan pada bulan Februari itu menyoroti Tripadvisor, Airbnb, dan pembuat truk dan penggali JCB  dan lain sebagainya terkait dengan pemukiman ilegal.

Sebagai pembalasan, Menteri Luar Negeri Israel saat itu, Israel Katz, menangguhkan hubungan dengan organisasi tersebut, yang ia puji sebagai “tindakan yang luar biasa dan keras”.

“Perkembangan ini tidak mengherankan mengingat upaya resmi OHCHR untuk merusak ekonomi Israel,” kata Anne Herzberg, penasihat hukum untuk LSM Monitor organisasi pro-Israel. Ia mengatakan bahwa tindakan OHCHR tidak pada tempatnya