Islam di Xinjiang

Tatkala pada 2010 saya –yang mungkin boleh dikata santri sejak belia– memutuskan untuk melanjutkan studi ke Cina, sesepuh-sesepuh kampung sempat terheran-heran dibuatnya. Mereka mempertanyakan kenapa tidak ke Timur Tengah saja, mengingat Cina terkenal dengan kekomunisannya.

Alasan kesangsian mereka sederhana. Yakni, yang namanya komunis, pastilah kafir pemakan babi; hidup di atmosfer begitu, sudah barang tentu mustahil dapat mengamalkan syariat Islam secara leluasa, salah-salah murtad nantinya. Saya hanya menjawab klise pakai hadis “’Uṭlubū al-‘ilm walau bi al-Ṣīn.” Alhamdulillah selesai perkara. Ustaz-ustaz zaman old memang tidak demen-demen amat merumitkan urusan.

Apa yang dikhawatirkan para tetua tersebut sesungguhnya tidak mengherankan. Pasalnya, kebanyakan dari mereka hidup di era suatu rezim yang legitemasinya dibangun di atas pondasi pembenturan Islam versus komunis plus pengambinghitaman hampir segala permasalahan pada Cina –baik negaranya maupun bangsanya– di tengah arus informasi yang serba dikontrol penguasa.

Karenanya, kala itu saya bisa memaklumi sekaligus optimistis generasi berikutnya akan mempunyai pandangan yang lebih komprehensif terhadap Cina seiring dengan kian mudah dan murahnya akses informasi lewat internet.

Sayang, tampaknya perkiraan saya agak meleset. “Marxisme-Leninisme atau lebih mudahnya komunisme,” seperti dikeluhkan Gus Dur dalam esai “Pandangan Islam Tentang Marxisme-Leninisme” yang dimuat Persepsi No.1, 1982, masih dianggap “berada dalam hubungan diametral dengan Islam” oleh tak sedikit masyarakat digital kita hari ini. Sedangkan Cina, karena diperintah partai komunis, tetap dicap memusuhi Islam.

Untuk membuktikannya, berita-berita bombastis soal perlakukan pemerintah komunis Cina terhadap kaum Uighur di Xinjiang selalu dibawa-bawa.

Padahal, kondisi keagamaan Uighur beserta sembilan suku mayoritas penganut Islam di Cina (Hui, Kazakh, Kyrgyz, Dongxiang, Salar, Tajik, Uzbek, Baoan, dan Tatar) yang jumlahnya lebih dari 30 juta jiwa, tidaklah semencekam yang kerap diberitakan media massa.

Namun, bahwa Xinjiang lebih tidak kondusif ketimbang wilayah lain yang didiami muslim semacam Ningxia, Qinghai, dan Gansu, adalah fakta yang tidak bisa dinegasikan keberadaannya. Walakin, yang demikian hanyalah terpumpun di daerah-daerah Xinjiang bagian selatan (Nanjiang) seperti Kashgar dan Hotan. Alias, bukan seluruh Xinjiang yang luasnya mencapai 1,6 juta kilometer persegi itu.

Kenapa? Saya kira penyebabnya setidaknya ada tiga. Pertama, faktor ekonomi. Dibandingkan dengan wilayah-wilayah Xinjiang bagian utara (Beijiang) semisal Ürümqi dan Ili, Xinjiang selatan relatif lebih miskin dan kurang berkembang.

Kedua, faktor geopolitik. Xinjiang selatan berdekatan atau bahkan berbatasan langsung dengan negara-negara rawan konflik sektarian dan aksi terorisme di Asia Tengah dan Asia Selatan seperti Afganistan dan Pakistan.

Ketiga, faktor historis. Xinjiang awalnya bukan wilayah berpenduduk mayoritas muslim. Islam baru menjadi agama yang dominan dianut masyarakat Xinjiang sesudah laskar muslim dari kerajaan Islam di Xinjiang selatan, membumihanguskan kerajaan-kerajaan Buddhis yang lebih dulu mengakar di situ. Dengan kata lain, konversi Uighur ke Islam dari yang sebelumnya Buddha, bertalian erat dengan peperangan.

Makanya harus diakui, tidak seperti etnis dan wilayah lainnya yang penyebaran Islamnya berlangsung damai melalui perdagangan dan kawin campur, keislaman Xinjiang dan Uighur memang lekat dengan kekerasan sejak zaman baheula. Dan, dari Xinjiang selatanlah sumbernya.

Xinjiang selatan sebagai pusat kekuasaan Islam masih terus bertahan sampai kedinastian Cina runtuh lalu berganti menjadi Republik Cina (ROC) akibat Revolusi Xinhai 1911. Pada 12 November 1933, amsalnya, di Kashgar pernah didirikan suatu pemerintahan independen bernama Republik Islam Turkestan Timur (Sherqiy Türkistan Islam Jumhuriyiti) dengan Hoja Niyaz Haji sebagai presidennya.

Meski pada 16 April 1934 keburu ditundukkan tentara-tentara muslim suku Hui yang beraliansi dengan pemerintah ROC, hingga kini negara Islam yang berumur pendek tersebut terus menjadi inspirasi gerakan-gerakan yang ingin melepaskan Xinjiang sepenuhnya dari kekuasaan Cina yang sejak 1949 dipimpin oleh partai komunis. Caranya pun tak berubah: memainkan isu agama yang disebut-sebut tertekan di bawah negara tagut dan cuma dengan mendirikan pemerintahan berbasiskan Islamlah umat baru bisa diselamatkan dari belenggu dimaksud.

Ya, mirip dengan yang dihadapi pemerintah Indonesia saat ini, pemerintah komunis Cina juga acap dibikin berang oleh ulah kelompok tertentu yang mengatasnamakan Islam guna menggapai tujuan politiknya di Xinjiang.

Jalan keluarnya? Tentu dibasmi sampai ke akar-akarnya. Tetapi, ketika ruang geriknya dipersempit dengan pelbagai upaya deradikalisasi yang diikhtiarkan pemerintah, sebagaimana yang lumrah kita saksikan di negeri kita, komplotannya akan teriak-teriak bilang dizalimi. Media lantas berbondong-bondong mengeksposnya tanpa merasa perlu tahu latar belakangnya. Runyamlah urusan.

Tapi tenang, muslim moderat mah aman-aman belaka beribadah di masjid-masjid dan santai menyantap penganan di warung-warung halal murah meriah yang bejibun jumlahnya di seluruh Cina.

Wallahu A’lam.