Gimmick hingga Mistik Para Politisi Rebutan Suara Rakyat

Masa awal kampanye politik kita sudah diwarnai dengan gimmick-gimmick (gimik) politis, ketimbang adu gagasan apalagi kampanye program. Yogyakarta kemarin dihebohkan kemunculan baliho-baliho “Naruto” dengan dua jarinya. Lucu dan menarik. Namun, jika kita telisik lebih dalam, kita tidak perlu terkejut dengan kondisi ini.

Buktinya, rasanya sulit menemukan alat peraga kampanye (APK) kontestan pemilu kita yang berfokus pada program atau gagasan. Gimik politis adalah pilihan paling rasional. Polusi visual dan sampah APK sudah tak terhindarkan. Sudut dan ruang-ruang kosong di penjuru jalan kita hampir tak bisa lepas dari APK yang “kadang” dipasang serampangan atau seadanya.

Selain itu, kita juga hanya disuguhi alat peraga cara memilih sang calon. Interaksi kita dengan calon-calon yang ada hanya sebatas lembaran kain spanduk dan kertas suara. Calon pun tentu berhitung dengan kalkulasi jumlah suara yang akan diraup untuk bisa duduk, baik sebagai calon legislatif, senator, atau Presiden-Wakil Presiden.

Namun, usaha itu pun tidak murah. Sebagian mereka tentu mendatangkan segala bala bantuan (dengan bayaran yang tak murah), seperti konsultan politik, pelatih etika dan public speaking, fotografer handal, hingga make up artis (MUA) yang bisa membuat mereka semakin menarik kala dipajang di spanduk atau kertas suara.

Kehadiran media, khususnya media sosial, tak mengubah banyak hal. Kita malah mulai terjebak pada model kampanye dengan beragam gimik. Kita disuguhi dengan gimik “Gemoy” atau “Goyang dan lagu PAN-PAN-PAN” dalam masa awal kampanye ini. Di ranah cetak, gimik seperti ini mungkin sedikit kesulitan dan ditampilkan dengan gaya yang berbeda.

Di tengah gegap-gempita kampanye, kesalehan seorang calon selalu saja mendapatkan tempat. Ia selalu terselip di setiap calon dengan beragam model dan gaya kampanye. Apakah kesalehan ini bisa menjadi gimik politik?

Berlomba-lomba (Baca: Mendadak) Menjadi Saleh

Di beberapa esai saya sebelumnya di Islami (dot) co lalu pernah mengulas usaha para politisi di tengah kontestasi politik kita di berbagai level, dari paling atas hingga paling bawah. Salah satu unsur dalam kehidupan kita sehari-hari paling dikomodifikasi di ranah politik adalah kesalehan pribadi dan publik.

Di salah satu esai saya juga menyebutkan bahwa politisi kita hari ini terasa semakin saleh, ketimbang beberapa dekade lalu. Terlebih pasca 212 kemarin. Memang, kesalehan selalu menjadi bagian dari meraup suara publik.

Dengan angka persentasi di atas 90%, masyarakat kita yang disebut menganggap agama adalah sesuatu hal yang penting, tentu kampanye politik tidak akan bisa (benar-benar) dilepaskan dari narasi agama. Kampanye yang telah disusun dan dirancang dengan sedemikian rupa untuk Partai atau seorang calon tentu tidak akan meninggalkan unsur atau faktor agama. Sosok politisi saleh adalah buktinya.

Lihat saja, kampanye para calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres-Cawapres) kita, selalu saja menyempatkan menghadiri “kumpul-kumpul” atau silaturrahmi bersama para agamawan. Seperti sudah menjadi agenda wajib. Perjumpaan ini biasanya disusun oleh tim.

Menariknya, kedekatan dengan agamawan atau ulama seakan menjadi faktor penting, terlebih di daerah yang dianggap religius. Sekelas Jakarta yang metropolitan, agama pernah menjadi faktor cukup krusial dalam mempengaruhi pilihan warganya atas pemimpin daerah.

Menariknya, politisasi narasi agama dalam mempengaruhi pilihan masyarakat, dalam beberapa waktu terakhir ini, mulai “dipertanyakan” oleh beberapa sarjana. Seorang sarjana di Singapura pernah melakukan riset yang menyebutkan bahwa agama tidak menjadi faktor penentu keterpilihan seorang calon.

Sarjana lain, masih dari Singapura, juga menyebutkan bahwa politisasi agama sebenarnya bukan hal yang berbahaya. Menurutnya, agama telah menjadi faktor penentu sejak lama di masyarakat, dan hal ini bukan hal tabu. Menurut saya, para sarjana ini melupakan satu hal penting, yakni luka akibat perseteruan politisasi agama itu harus “dibayar mahal” dan sulit untuk sembuh.

Untuk lebih mendalami hal ini, saya ingin mengajak kita mendalami soal politisasi agama lewat fenomena “Mendadak Saleh” di kalangan politisi. Entah disadari atau tidak, kesalehan seseorang, khususnya politisi, rentan sekali dijadikan komoditas politik, baik dimaknai positif atau negatif.

Seorang calon politisi atau calon pemimpin daerah yang mengeksploitasi narasi kesalehan, sebenarnya sudah mengajak (baca: mempengaruhi) pilihan masyarakat dengan pilihan-pilihan ikatan primordial, seperti jemaah sebuah majelis taklim atau santri sebuah pesantren. Di titik inilah, urusan politisasi tersebut mulai membuka “Kotak pandora” berupa pemantik konflik.

Sebab, ikatan-ikatan di dalam agama seringkali menuntut kesetiaan yang bisa menjalar pada mengeksklusi orang lain di luar kelompoknya. Agama kita, entah disadari atau tidak, akan beririsan dengan hal-hal yang prinsipil yang perbedaan bisa dianggap sebuah pengkhianatan.

Para sarjana tersebut mungkin tidak melihat hal ini bisa saja muncul atau tenggelam dalam narasi “etika orang timur.” Di sinilah, mereka sebenarnya bisa gagal melihat bahwa politisisasi agama bisa saja muncul tenggelam tergantung pemicunya.

“Tambah Darah” dan Beragam Ritual di Tengah Musim Kampanye

Apakah agama hanya soal politisasi atau gimmick belaka? Tentu saja tidak. Di tahun-tahun awal Reformasi, kita masih dengan sangat mudah menjumpai para politisi memanfaatkan unsur mistik dalam agama manapun, untuk mendorong keyakinannya akan terpilih. Mistik dalam agama menyediakan beragam hal yang bisa digunakan untuk “mengisi” pribadi sang politisi.

Agama telah lama hidup bersama kita. Alam dan kehidupan manusia telah mewarnai agama. Hal-hal mistik dari rajah, basal, hingga ritual mandi-mandi bisa saja dijalani seorang politisi untuk “menambah” faktor dalam kemenangannya meraup suara.

Namun, agama tidak selalu hadir lewat hal-hal mistik saja. Ia juga hadir lewat beragam kepercayaan yang masih dibawa para calon ke ruang-ruang publik. Mungkin kita masih ingat seorang calon presiden “terlihat” membaca salah satu surah Alquran sebelum debat kandidat.

Media menyediakan narasi lain dari unsur kepercayaan dan ajaran agama tersebut. Ia hadir dengan menabrak atau melompat beragam batas atau sekat aliran atau kelompok. Amalan bisa sangat pribadi atau terbatas pada kelompok atau jemaah tertentu saja. Namun, agama juga memiliki wajah universal.

Menariknya, ia dihadirkan lewat foto yang merekam proses pembacaan satu surat dan doa sebelum maju ke perhelatan debat kandidat. Walhasil, bacaan surat Alquran tersebut hadir di ruang publik sebagai bagian dari ekspresi kesalehan sang calon. Media memang selalu membawa agama ke ranah yang selama ini tidak terpikirkan atau terbayangkan.

Selain itu, Selametan atau baaruhan (banjar) adalah salah satu ritual yang dilakukan oleh seorang politisi. Ritual model gathering yang mengumpulkan banyak atau sebatas warga atau keluarga sekitar sering dilakukan para politisi dengan beragam maksud. Agama hidup dalam ruang-ruang yang cair. Ia hadir dalam wajah yang ditafsirkan bersama sekaligus pribadi.

Misalnya, bagi politisi, menghadirkan atau mengundang para santri untuk baaruhan di rumahnya, biasanya digunakan momentumnya untuk mempertegas posisinya sekaligus “menghadirkan” narasi ruhani di perjalanan politik. Di sisi lain, para santri juga “sering” menganggap ini sebagai momentum makan makanan enak dan porsinya banyak. Sewaktu saya masih nyantri, aktifitas ini disebut dengan “tambah darah.”

Lucu, tensi panas, hingga beragam tafsiran berseliweran adalah wajah agama di ranah politik. Wajahnya tak tunggal. Beragam dan unik. Mungkin inilah wajah agama yang hidup dalam kehidupan manusia, termasuk politik.

Fatahallahu alaina futuh al-arifin