Anies Tarik Rem Darurat, Jokowi Kerahkan Lord Commander Luhut, Mantap Tho?

Beda Anies beda Jokowi. Yang satu adalah DKI 1, sementara satunya lagi adalah RI 1. Memang, keduanya sama-sama pernah menduduki kursi DKI 1, tapi masing-masing punya keputusan sendiri dalam soal penanganan pandemi Corona.

Belum lama ini Anies tarik “rem darurat”. Artinya, PSBB Kembali digalakkan. Tidak main-main, Anies membayangkan segala aktivitas benar-benar dibatasi. Ini dalam rangka menurunkan curva kasus pasien corona yang makin meroket.

Anies mengatakan penerapan PSBB mulai 14 September kemarin adalah intervensi agar ibu kota tidak mengalami masalah besar terkait pandemi Covid-19. Intervensi ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kapasitas rumah sakit dan mengurangi pergerakan penduduk.

“Bila intervensi tidak dilakukan maka kita akan mengalami masalah yang tidak kecil. Karena kasus bertambah tempat merawat tidak cukup, karena itu kita memutuskan menerapkan PSBB seperti sebelum tanggal 4 Juni,” kata Anies, dikutip CNN Indonesia.

Telak, kebijakan Anies soal tarik “rem darurat” itu menimbulkan polemik. Ditengarai, Anies salah tafsir terhadap instruksi Presiden. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, misalnya, buka-bukaan bahwa Presiden Jokowi pernah memanggil Anies pada 31 Agustus lalu.

Hanya saja, menurut Airlangga, Presiden Jokowi memanggil Anies untuk menanyakan penyebab meningkatnya kasus Covid-19, dan bukan meminta Anies untuk meneliti penyebabnya satu-persatu dengan pendekatan micromanagement (manajemen mikro), bukan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB).

“Yang diperlukan oleh Jakarta adalah pengelolaan mikro. Pengelolaan mikro itu salah satunya adalah tertanggal 31 Agustus kemarin, Pak Presiden sudah memanggil Gubernur DKI, menanyakan terjadinya kenaikan harian,” kata Airlangga.

Sejurus dengan itu, Presiden Jokowi sendiri baru-baru ini menunjuk Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala BNPB Doni Monardo untuk turun menangani kenaikan kasus delapan provinsi dengan angka kasus COVID-19 terbesar di Indonesia.

“Presiden meminta dalam dua minggu ini dikoordinasikan dan dikonsentrasi lebih khusus di delapan wilayah yang terdampak lebih besar kenaikannya dan menugaskan wakil ketua komite, Pak Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Satgas COVID-19 untuk memonitor dan sekaligus melakukan evaluasi,” kata Airlangga dalam konferensi pers secara daring, Senin (14/9/2020).

Kedelapan provinsi tersebut meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua. Ia juga menyebut, pemulihan ekonomi antara pusat dan daerah terintegrasi serta ada penurunan angka COVID-19.

Nah, akhirnya apa yang pernah diramal oleh warganet adalah benar adanya. Dalam masa-masa sulit, sosok Lord Commander Luhut Pandjaitan memang selalu dilibatkan.

Malahan, ia sempat mendapat anugerah gelar netizen yang benar-benar mencerminkan dedikasinya selama ini kepada Bangsa Indonesia: Menkosaurus!! Menteri Segala Urusan. [AK]