50 Tahun Lebih Palestina Dijajah, Posisi Strategis Indonesia-Timur Tengah Bisa Tekan Israel

Kenapa Posisi Indonesia dinilai begitu strategis untuk menjadi juru bicara terkait konflik Palestina?

Salah satu faktornya adalah kedekatan dengan negara-negara Arab dan Amerika Serikat, ditambah dengan kekuatan populasi muslim terbesar dunia.

Indonesua bisa dan mampu memberi tekanan keras ke dunia internasional terhadap pendudukan yang dilakukan Palestina atas Israel.

“Indonesia bersama 55 negara Arab dan negara mayoritas Muslim menghadiri KTT Arab Islam Amerika, di Riyadh, Arab Saudi pada 21 Mei 2017. Sebagai negera berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Presiden Joko Widodo menjadi satu dari lima pemimpin dunia yang berbicara pada forum itu untuk menyampaikan pesan perdamaian,” terang Usman Hamid, direktur Amnesty Internasional dikutip dari Antara.

Masalahnya Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Isreal, hingga harus diakui sulit untuk melakukan lobi antar negara, Indonesia-Israel secara langsung.

Tapi, menurut Usman, Indonesia mampu untuk menggunanak segala pengaruhnya pada forum KTT tersebut.

“Salah satu yang bisa diserukan oleh Indonesia adalah mengajak 55 negara Arab dan negara berpenduduk mayoritas Muslim serta Amerika Serikat untuk menutup pasar mereka bagi barang-barang yang diproduksi di wilayah Palestina yang diduduki Isreal atau OPT (Occupied Palestinian Territories),” tuturnya.

Pendudukan Palestina oleh Israel sendiri sudah berlangsung selama 50 tahun dan membuat kawasan tersebut tak henti-henti diranda konflik.

Diperkirakan ada 800.000 warga Israel telah menduduki wilayah kota suci tersebut, 100.000 hektar tanah warga dirampas dan ribuan bangunan diambil alih. Itu belum pembatasan gerak warga Palestina oleh Israel, khususnya setelah dibangun tembok-tembok pemisah yang kian menyengsarakan rakyat.

Belum lagi, Genosida Israel sejak tahun lalu yang menewaskan ratusan ribu warga. Gerakan #AllEyesOnRafah pun mengemuka dan dunia mengutuk agresi itu.

Kini,  gencatan senjata terjadi.

Gencatan senjata untuk menghentikan agresi Israel di Jalur Gaza diumumkan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani di Doha pada Rabu (15/1).

Ia mengatakan kesepakatan gencatan senjata yang diharapkan mengakhiri agresi dan genosida Israel yang meluluhlantakkan Gaza tersebut terdiri dari tiga tahap yang mulai berlaku pada Minggu (19/1) kemarin.

Kesepakatan gencatan senjata tersebut mencakup pembebasan sandera dan pertukaran tahanan, penghentian pertempuran, jaminan keamanan bagi Israel, dan bantuan kemanusiaan yang melimpah masuk ke Gaza.

Kesepakatan gencatan senjata yang dirundingkan melalui mediasi Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat tersebut juga disebut mencakup rencana dialog terkait pemerintahan Jalur Gaza pada masa mendatang berikut pembangunan kembali wilayah Palestina tersebut.

Pertanyaannya, apakah Palestina akan benar-benar merdeka 100 persen dari Israel?

Kita tentu menunggu daya dorong dari Indonesia, sekuat-sekuatnya untuk ikut melakukan perlawanan lewat tekanan dan jalur diplomasi lainnya.