Yenny Wahid: Pemerintah Harus Terapkan Sistem Deteksi Dini Intoleransi

Yenny Wahid: Pemerintah Harus Terapkan Sistem Deteksi Dini Intoleransi

Yenny Wahid meminta pemerintah untuk deteksi dini intoleransi

Yenny Wahid: Pemerintah Harus Terapkan Sistem Deteksi Dini Intoleransi

Kekerasan dan intimidasi yang marak terjadi belakangan ini membuat resah banyak oranng. Salah satunya yang terbaru adalah penyerangan gereja di Sleman, Yogyakarta, akhir Januari, KH Umar Basri, Pengasuh Pesantren Al Hidayah, Cicalengka, Jawa Barat, mengalami penganiayaan dari seorang lelaki paruh baya.

Menyikapi sejumlah peristiwa ini, Putri Presiden Keempat Indonesia Gus Dur, Yenny Wahid melalui Wahid Foundation mengutuk keras aksi ini dan meminta pemerintah untuk bersikap tegas.

“Mengutuk setiap tindakan kekerasan dan intimidasi kepada siapapun dan atas dasar apapun. Kekerasan semacam ini harus dinyatakan bukanlah kondisi yang mewakili wajah masyarakat umum Indonesia,” ujarnya, seperti rilis yang diterima redaksi.

Yenny juga meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan kajian sekaligus penerapan langkah sistem deteksi dini (early warning system) agar kasus-kasus serupa berkurang dan dapat dilakukan langkah-langkah antisipasitif.

“Langkah ini dapat dilakuan melaui deteksi dini kasus-kasus intoleransi, termasuk ujaran kebencencian, yang kemungkinan bakal meningkat jelang dan selama masa-masa pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia,” tambahnya.

Selain itu, ia pun meminta kepolisian Republik Indonesia melakukan proses hukum terhadap para pelaku penyerangan dan penganiayaan KH Umar Basri dan Penyerangan Gereja Santa Lidwina Sleman Yogyakarta dan Biksu Mulyanto di Legok Tangerang Banten.

Yenny pun Mengapresiasi kesigapan ormas-ormas keagamaan yang kompak menyerukan kepada masing-masing umatnya untuk tidak terprovokasi dan justru mendorong agar proses hukum dikedepankan.

“Ini bukti bahwa masyarakat Indonesia makin dewasa dan matang dalam menyikapi kasus-kasus kekerasan,” tambahnya.

Hal penting lagi adalah,Kemenkominfo dan perusahaan-perusahaan media sosial seperti facebook, youtube, dan twitter, memantau kasus-kasus hoax dan berita palsu atas tiga kasus tersebut yang sengaja ditujukan untuk dapat memanaskan situasi di masyarakat.