Uni Eropa Ultimatum Palestina Agar Terima Israel, Biar Bantuan Lancar

Uni Eropa mengultimatum Palestina agar menerima Israel sebagai pengumpul pajak atau kehilangan bantuan. Sebelumnya Otoritas Palestina menolak menerima pendapatan pajak yang dikumpulkan oleh Israel atas namanya atau kehilangan bantuan Uni Eropa.

Penolakan penerimaan pedapatan pajak senilai $ 190 juta sebagai protes rencana aneksasi. Memilih untuk menolak penerimaan pajak, sekitar $ 190 juta, adalah langkah besar, karena uang bisa menjadi sumber pendapatan utama Palestina, terhitung lebih dari setengah anggarannya.

Sejak aneksasi yang direncanakan ditangguhkan bulan lalu, sebagian ketentuan dari kesepakatan normalisasi UEA dengan Israel adalah memutuskan bahwa Palestina menerima pendapatan pajak tersebut.  Penolakan ini menyebabkan Palestina berisiko kehilangan pendapatan sebesar 190 juta dolar AS (sekitar Rp2,68 triliun) dari pajak yang dipungut Israel tiap bulannya.

Pendapatan pajak, yang dikenal di Palestina dan Israel sebagai maqasa adalah pendapatan pajak dikumpulkan oleh pemerintah Israel atas nama PA pada impor dan ekspor Palestina. Sebagai imbalannya Israel mendapat komisi 3 persen dari pendapatan yang dikumpulkan. Disebutkan bahwa pungutan pajak dari warga Palestina dikelola oleh Israel sebagaimana diatur perjanjian pada 1990-an mencapai setengah pendapatan Palestina.

Baca juga: aneksasi palestina & politisi palestina

Otoritas Palestina pada Mei lalu memboikot pembayaran pajak kepada Israel menyusul rencana Israel untuk mencaplok sebagian besar Tepi Barat yang diduduki. Palestina juga telah memutuskan keamanan dan koordinasi sipil dengan Israel, yang diatur di bawah Persetujuan Oslo.

Laman Middleeasteye,net menulis bahwa Josep Borrell dari Uni Eropa menelepon Presiden Palestina  Mahmoud Abbas dan mengatakan bahwa Uni Eropa tidak akan menawarkan bantuan keuangan atau pinjaman sampai PA membayar pajak untuk Israel. Disebutkan pula Yordania dan Mesir telah membuat tuntutan serupa.

Disebutkan pada tahun lalu , pemerintah yang berbasis di Ramallah memboikot pembayaran pajak Israel selama beberapa bulan setelah Israel memotong $ 10 juta dari total pembayaran, yang dikatakan sama dengan jumlah yang dibayarkan PA kepada keluarga tahanan politik Palestina atau mereka yang dibunuh oleh Israel, sebuah program yang menurut pihak berwenang tidak mau dihentikan.