Secuil Catatan atas Doa Politis Tifatul

Secuil Catatan atas Doa Politis Tifatul

Panjatan doa masih dikumandangkan Tifatul Sembiring di ruang sidang paripurna MPR di Senayan, ketika sindiran dan protes terhadapnya berhamburan. Tak sedikit bernada sinis, tak kurang pula cacian terus dialamatkan kepada politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. Di linimassa media sosial, terutama Twitter dan Facebook, pun masih bertebaran, bahkan hingga usai upacara penurunan bendera di Istana Negara.

Kita tidak tahu, kapan serangan terhadap kesalahan Tifatul dalam memilih gaya berdoanya di forum terhormat itu akan berakhir. Bagi saya, fenomena nyinyiran dan sindiran melalui media sosial itu memberi petunjuk kepada kita, bahwa sentimen politik, belum sepenuhnya berakhir. Pertemuan Jokowi dengan Prabowo di Hambalang, ngeteh bareng Jokowi dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di istana, hingga pertemuan Agus Harimurti dengan Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, belum cukup mencairkan perang dingin antar-elit politik Indonesia, yang diikuti pendukung masing-masing.

PKS, semua orang tahu, konsisten mengambil posisi sebagai oposisi terhadap Joko Widodo. Tak hanya ketika dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga pencalonan sebagai Presiden, politikus PKS di semua tingkatan, selalu bergabung dengan rival politik Jokowi, baik bersanding dengan Partai Demokrat maupun Partai Gerindra. Mereka istiqomah melawan Jokowi, sehingga nyaris tak pernah ada apresiasi positif terucap dari politikus-politikus PKS terhadap capaian-capain kinerja Jokowi selama menjabat Gubernur DKI hingga Presiden Republik Indonesia.
***

Read More

Andai tiada lagi ketegangan politik, kalimat dalam doa Tifatul agar Jokowi digemukkan, agar pemimpin tidak tunduk kepada partai, dan kelangkaan garam, belum tentu direaksi publik sedemikian massif.

Wajar semua orang kaget begitu mendengar lantunan doa yang dipahami publik sebagai sarat sindiran itu. Ratusan juta pasang mata warga negara Indonesia, tak terbatas di penjuru Nusantara, selalu menantikan dan menyimak pidato kenegaraan tahunan Presiden di rumah rakyat itu. Nyaris sama dengan penantian atas tayangan siaran langsung upacara peringatan detik-detik Proklamasi pada pukul 10.00 WIB dari Istana Negara.

Doa dalam rangkaian acara atau upacara yang sifatnya terbuka, bagi umat agama apapun, lazimnya netral. Artinya, ditujukan bagi kemaslahatan semua orang, tanpa membeda-bedakan agama dan latar belakangnya. Kalaupun merujuk pada peristiwa yang dianggap sebagai bentuk cobaan dari Tuhan, sifatnya lebih reflektif, dan mengembalikan kepada diri kita masing-masing, untuk mengakui kekeliruan, kesalahan sehingga ditunjukkan menuju kebaikan dan kebenaran.

Apa yang diucapkan Tifatul saat itu bukanlah sebuah orasi politik, yang membolehkan ia menyampaikan kritik terbuka, bahkan sekeras apapun. Batasannya hanya etika politik. Pantas dan tidak pantas punya ukurannya sendiri, yang biasanya mengacu pada nilai budaya yang dianut sebuah masyarakat atau bangsa.
Tuduhan ‘politisasi doa’ seperti menemukan pembenaran, manakala politikus Partai Gerindra yang memimpin doa dalam sidang paripurna berikutnya (bersama DPR) juga bernuansa kurang lebih sama dengan doa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika yang kerap dipanggil ustad itu.
***

Saya gagal paham dengan maksud doa Tifatul itu. Ia justru merespon negatif ketika banyak orang mengritik dan menanyakan maksud doanya. Menjawab reaksi seorang pendeta (@PastorGilbertL), misalnya, melalui akun Twitter-nya, @tifsembiring menjawab dengan nada ketus:
“Maaf, anda nggak usah ikut canpur pak, diawal saya sudah bilang doa saya baca scr Islam. Agama lain mohon menyesuaikan. Urusan anda apa?”

Kalimat Urusan anda apa? Saya pahami sebagai ketidaksukaannya kepada penanya. Sebagai muslim, pun saya sependapat dengan pertanyaan Pastor Gilbert Lumoindong itu. Dalam benak saya, respon Pak Gilbert atas doanya akan dijawab Ustad Tifatul dengan kalimat-kalimat sejuk, yang Islami sebagaimana Islam yang saya kenali dan pahami.

Tak bisakah seorang ustad seperti Tifatul melakukan syiar sebagaimana diwajibkan Allah kepada setiap umat Islam, agar berkata santun dan lembut kepada sesama ciptaanNya? Andai yang ditanya adalah Kiai Anwar Zahid, saya yakin, bisa jadi jawabannya akan mengundang gelak tawa, namun memiliki makna yang dalam untuk direnungkan, tanpa melukai atau mengecewakan si penanya atau penanggap.

Kalau urusan penggemukan badan menjadi penting dalam hidupnya, saya kira tidak ada kesulitan apapun bagi Pak Jokowi. Dia bisa menyantap bubur lemu dan gudeg setiap saat, lalu menonton televisi atau video-video penampilan Metallica, Megadeth, atau kroncong klasiknya Waldjinah, sambil ngemil martabak manis Markobar.

Selain memang potongannya tidak bisa gemuk, seorang Jokowi yang masih memegang teguh dan mengamalkan nilai-nilai Jawa dan watak kesantriannya, dalam hemat saya, justru akan menjauhi kegemukan. Gemuk, yang masih dipersepsikan mayoritas bangsa kita sebagai simbol kemakmuran, tentu akan dihindarinya karena itu bisa melukai perasaan buruh, petani, pekerja migran dan jutaan rakyat yang diakuinya belum makmur dan sejahtera.

Pemilihan baju putih yang dikenakannya sehari-hari pun bukan gaya-gayaan demi sebuah pencitraan agar dicap sebagai sosok yang merakyat. Jokowi ingin selalu bisa berempati kepada siapapun, sehingga tak ingin menyinggung perasaan rakyat sesamanya.

Saya pernah bertanya langsung kepada Pak Jokowi perihal gajinya sebagai Walikota Surakarta, yang selalu diberikan kepada warga miskin Kota Solo dalam bentuk sembako, yang selalu tersedia di bagasi mobil dinas Camry-nya, yang diberikan langsung ketika berjumpa warga dalam acara kunjungan kerjanya.

“Gaji walikota itu seberapa to, Mas? Buat apa saya ambil, wong semua kebutuhan sehari-hari saya saya mulai makan, pakaian, uang buat nyumbang (ketika kondangan, pen.), aneka perjalanan, sudah ditanggung (oleh APBD). Lagi pula, saya kan masih punya gaji sebagai komisaris perusahaan saya,” ujarnya.
Semoga Pak Tifatul paham maksud saya. Semoga beliau menikmati membaca tulisan ini, sebagaimana dulu beliau masih rutin minum teh oplos bikinan saya.

Saya kuatir saja, jika sikap politiknya (termasuk pendoa dari Gerindra, juga partai-partai lainnya) diungkapkan dengan cara-cara yang bertentangan dengan moralitas dan nurani publik, kelak akan diganjar dengan perolehan suara tak seberapa. Melawan Jokowi tidak perlu dengan cara semacam itu. Cukup disaingi saja kesederhanaan dan kebersahajaan hidupnya. Banyaknya dukungan rakyat kepada Jokowi, tak lebih karena rakyat merasa setara dan sederajat nilai kemanusiannya dengan sosok kerempeng asal Solo itu.

*) Blontank Poer