Kartunis Yordania Ditahan karena Kritik Perjanjian UEA Israel, #FreedomForEmadHajjaj Pun Mengemuka

Kartunis Yordania Emad Hajjaj sempat ditahan karena kritik kesepakatan antara UEA dan Israel. Dalam karyanya itu menggambarkan pimpinan UEA, Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan memegang “merpati Israel” yang meludahi wajahnya. Adapun alasan penahanan nya karena dianggap mengganggu hubungan Yordania dan UEA.

Kartunis Emad Hajjaj menjadi kontributor di situs Al-Araby al-Jadee dan mempunyai banyak pengikut di dunia maya. Sumber pengadilan mengatakan kepada AFP bahwa kasus Hajjaj sempat dirujuk ke pengadilan militer yang terkait dengan kasus terorisme.

“Keputusan untuk membebaskan Hajjaj  datang setelah jaksa pengadilan keamanan negara memutuskan untuk mengubah tuduhan terhadapnya menjadi fitnah dan fitnah, dan kasusnya telah dikirim kembali ke jaksa penuntut di Amman, ” kata sebuah sumber seperti dilansir laman middleeasteyenet.

قتل الاميركيين السود #كاريكاتير#blm pic.twitter.com/7kQUc9kv2Z

— Emad Hajjaj Cartoons (@EmadHajjaj) August 25, 2020

Penangkapan Hajjaj kemudian memicu kecaman dari pengguna media sosial dan aktivis online, yang mengkritik undang-undang kejahatan dunia maya di Yordania. Tagar #FreedomForEmadHajjaj dalam bahasa Arab menggema di dunia maya.

Joe Stork, dari Human Rights Watch, mengatakan bahwa keputusan untuk menahan Hajjaj atas kartun nya menegaskan kembali ancaman kebebasan berbicara di negara tersebut. “Menyebut kartun satir sebagai pelanggaran terorisme hanya menegaskan bahwa Yordania bermaksud memberangus warga yang berbicara dengan bebas,” katanya. Akibat tekanan , akhirnya Hajjaj dibebaskan sementara.

Kesepakatan Israel dan Uni Emirat Arab 13 Agustus lalu dan menimbulkan banyak kecaman.Perjanjian yang diprakasai AS mengatakan Israel akan setuju untuk menangguhkan rencana aneksasi sebagian Tepi Barat yang diduduki sebagai bagian dari kesepakatan. Namun, beberapa jam kemudian Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan akan tetap  mencaplok sebagian Tepi Barat. Tindakan yang jelas bertentangan dengan hukum internasional.