Janji Joe Biden kepada Muslim Amerika: Cabut Larangan Perjalanan dan Dorong UU Perangi Kejahatan Rasial

Janji Joe Biden kepada Muslim Amerika: Cabut Larangan Perjalanan dan Dorong UU Perangi Kejahatan Rasial

Selain mencabut larangan perjalanan, Joe Biden berjanji kepada Muslim Amerika untuk mendorong undang-undang perangi kejahatan rasial

Janji Joe Biden kepada Muslim Amerika: Cabut Larangan Perjalanan dan Dorong UU Perangi Kejahatan Rasial

Pada hari pertama masa kepresidenannya, presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden bermaksud untuk mencabut larangan perjalanan pada pelancong dari 13 negara, sebagian besar negara mayoritas Muslim atau Afrika.

Kebijakan yang dikenal dengan “Muslim Ban” atau Larangan Muslim tersebut dicetuskan oleh Donald Trump. Tak lama setelah menjabat pada tahun 2017, Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang pelancong dari tujuh negara mayoritas Muslim memasuki Amerika Serikat.

Trump memberlakukan pembatasan perjalanan kepada negara mayoritas Muslim seperti Iran, Libya, Somalia, Suriah, dan Yaman. Kebijakan itu menuai memicu kritik bahwa tindakan tersebut merupakan diskriminasi agama yang melanggar hukum.

Trump kemudian memperluas larangan untuk memasukkan Venezuela dan Korea Utara dan kemudian menambahkan Nigeria, Sudan, Myanmar, dan tiga negara lain ke dalam daftar larangannya.

Council on American-Islamic Relations (CAIR), organisasi advokasi dan hak-hak sipil Muslim terbesar di AS, mengucapkan selamat kepada Biden atas kemenangannya pada hari Sabtu lalu dan mengatakan Joe Biden akan menepati janji pemilihannya.

“Presiden terpilih Biden telah berjanji untuk mengakhiri Larangan Muslim pada hari pertamanya menjabat, termasuk Muslim di setiap tingkat pemerintahannya dan mengatasi masalah diskriminasi rasial dan agama,” kata Nihad Awad, direktur eksekutif nasional CAIR.

“Kami berencana untuk bergabung dengan para pemimpin dan organisasi Muslim Amerika lainnya untuk memastikan bahwa pemerintahan Biden memenuhi janji-janji ini. Kami juga berencana untuk terus meminta pertanggungjawaban pemerintah kami jika terjadi kesalahan.”

Selama kampanye pemilihan, Trump menuduh Biden ingin “mengakhiri larangan perjalanan dari wilayah jihadis”, dan menyiratkan penantangnya tersebut akan mengizinkan “orang yang akan meledakkan kota kita” untuk masuk ke AS dan berbuat sesuatu.

Selain janjinya untuk membatalkan larangan perjalanan tersebut, Biden berjanji untuk mendorong undang-undang untuk memerangi kejahatan rasial.

“Sebagai presiden, saya akan bekerja sama dengan Anda untuk menyingkirkan racun kebencian dari masyarakat kita, saya akan menghormati kontribusi Anda dan menanti ide-ide Anda,” kata mantan wakil presiden itu pada Rabu (4/11) lalu. “Pemerintahan saya akan terlihat seperti Amerika, di mana Muslim Amerika melayani di setiap tingkatan.”

Pernyataan Biden kepada Muslim Advocates adalah kali kedua dia berbicara kepada kelompok Muslim sejak meraih nominasi Demokrat, setelah menyampaikan pidato di konferensi virtual Emgage pada Juli.

Kandidat dari Partai Demokrat itu juga menangani masalah yang lebih luas dalam pidatonya, mempromosikan rencananya untuk memerangi Covid-19 dan mengakhiri “ketidaksetaraan yang mematikan dalam perawatan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja”, yang katanya telah diperburuk oleh pandemi.

Komunitas Muslim Amerika Serikat memang ditarget oleh Joe Biden untuk mendulang suara. Sebanyak 69% dari komunitas Muslim di Amerika Serikat memberikan suaranya kepada Biden dan berperan krusial dalam memenangkan electoral votes di negara bagian penting, seperti Michigan yang berlangsung ketat.

Dikutip dari situs resmi pemenangan Joe Biden, pemerintahan Biden secara khusus berjanji kepada komunitas Muslim untuk menjalankan lima kebijakan utama:

  1. Memerintahkan Departemen Kehakiman untuk memfokuskan sumber daya tambahan untuk memerangi kejahatan rasial berbasis agama
  2. Memastikan berbagai suara Muslim Amerika didengar dalam pemerintahan Biden
  3. Perluas perawatan kesehatan untuk Muslim Amerika, terlepas dari pendapatan atau ras mereka
  4. Berinvestasi dalam mobilitas ekonomi Muslim Amerika dengan meningkatkan upah minimum federal menjadi 15 US Dolar, memperkuat serikat sektor publik dan swasta, dan mengatasi kesenjangan gaji
  5. Mengutuk pelanggaran hak asasi manusia secara global termasuk terhadap Muslim Uyghur di China dan Muslim Rohingya di Burma