Dear Menag, Ada Loh Yang Lebih Konkret dari Sertifikasi Penceramah

Dear Menag, Ada Loh Yang Lebih Konkret dari Sertifikasi Penceramah

Dear Menag, Ada Loh Yang Lebih Konkret dari Sertifikasi Penceramah

Masih segar di ingatan kita bagaimana jargon para elit di tahun politik kemarin yang tidak lepas dari diksi ulama. Hidayat Nur Wahid misalnya, kekeuh ‘melantik’ Sandiaga Uno sebagai seorang ulama. Adapula yang sampai membentuk ijtima‘ ulama hanya demi menguatkan posisi kubu oposisi, meski perkumpulan mereka menyulut kontroversi. Melampaui pihak oposisi, pak Jokowi bahkan menggandeng sosok ulama sebagai wakilnya.

Kini diksi ulama kembali laris setelah Kementerian Agama mengumumkan akan diadakannya sertifikasi ulama. Namun kini Hidayat Nur Wahid keberatan dengan adanya wacana tersebut—keberatan ini ia sampaikan lewat sebuah artikel yang tayang di detik.com (9/9/2020). Pun kumpulan tokoh yang dulu bergandengan dalam ijtima ulama serempak menyuarakan nada minor, menolak gagasan Kemenag. Di sisi lain, justru Kemenag menyatakan bahwa wacana tersebut adalah arahan dari Wapres KH. Ma’ruf Amin.

Yang dulu kita lihat giat melantik ulama, kini malah gusar akan banyak ulama dilantik dengan sertifikasi formal. Yang dulu banyak mengeluh saat mendadak banyak yang jadi ulama, kini malah mendadak akan mengulamakan banyak orang.

Dulu ketika ijtima ulama mengumumkan dukungan untuk pasangan 02 banyak pihak yang mendelegitimasi keulamaan mereka. Pun ketika KH. Ma’ruf Amin diumumkan sebagai cawapres, ramai-ramai barisan oposisi mendelegitimasi keulamaan beliau.

Mengapa legitimasi keulamaan begitu sexy dalam pusaran perpolitikan negeri? Jawabannya ringkas, publik lebih percaya kepada sosok ulama ketimbang elit poitik. Bayangkan saja, menurut survei LIPI dalam Pemilu Serentak 2019 kemarin 76 persen responden menyatakan tidak percaya pada DPR. Sementara sebanyak 80,7 persen responden menjawab latar belakang agama  menjadi pertimbangan dalam memilih caleg.

“Bahwa identitas terutama agama, masih menjadi isu yang relevan dalam politik Indonesia.” Ujar peneliti LIPI, Wawan Ichwanuddin.

Gema suara ulama lantang dan membekas di hati pengikutnya. Inilah mengapa sejak dulu ulama turut memegang peran penting bahkan utama dalam dunia perpolitikan negara. Sejak dulu ulama adalah ikon yang selalu hadir mendinginkan panggung panas politik praktis. Tidak mengherankan apabila legitimasi status keulamaan ramai diperebutkan.

Ditengarai, sertifikasi ulama adalah upaya Kemenag untuk melegitimasi ulama versi negara. Dikatakan bahwa tujuan utamanya adalah membendung radikalisme, baik dari kelompok yang kekeuh mendirikan khilafah hingga kelompok ekstrimis. Radikalisme, isu yang sejak menjelang pemilu hingga kini riuh rendah memenuhi wacana keagaman yang beririsan dengan kekuasaan.

Sertifikasi penceramah, konon, jadi langkah Kemenag atas kekhawatiran akan adanya tokoh yang mengaku ulama yang berpotensi mengikat banyak orang pada tiang pemikiran keagamaan ekstrim. Faktanya memang, radikalisme nyata adanya dan harus diganyang didakwahi hingga akarnya.

Lebih-lebih karena pola pikir mereka regresif, yakni kembali ke masa lalu, ala-ala jomblo gagal move on. Anehnya, epistemologi gagal move on ini cukup (tidak lebih, hanya cukup) diterima oleh sebagian kecil Muslim urban.

Epistemologi gagal move on ini senantiasa menarasikan urgensi politik. Muslim wajib ikut berpartisipasi di ranah politik. Bahwa tampuk kepemimpinan wajib dipegang oleh Muslim sehingga syariat dapat ditegakkan setegak-tegaknya.

Sialnya, pengikut mereka adalah orang-orang yang kurang membaca sejarah pun tidak cakap menganalisis wacana secara kritis. Sehingga narasi tersebut ditelan apa adanya. Tanpa menimbang bahwa dari dulu sebenanrnya para ulama sudah terjun di kancah politik, bahkan di level high politics. Catatannya, para ulama diberi petunjuk dalam kebenaran dan hidayah. Sehingga tidak kemaruk akan jabatan. Ulama mengajari kita melalui suri tauladan mereka akan hadis sahih al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Samurah perihal sabda Nabi SAW kepadanya;

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا

Wahai Abdurrahman, jangan kamu meminta jadi pemimpin! Jika kau jadi pemimpin karena permintaan maka padanya menjadi bebanmu (yang meski kau tanggung sendiri). Namun jika engkau diberi mandat untuk memimpin bukan karena permintaan (darimu) maka engkau akan dibantu atasnya (oleh Allah SWT). 

Gus Dur, guru bangsa kita, telah meneladankan hal ini. Beliau adalah ulama yang menjadi presiden bukan karena pencalonan diri. Setidaknya jika kita membaca sejarah kita akan mengerti bahwa Gus Dur adalah contoh kongkrit ulama yang lurus dan benar, pewaris para nabi. Sialnya, pengikut epistemologi gagal move on gagal juga dalam memahami sejarah. Mabuk sejarah Turki, lupa sejarah ulama bangsa sendiri.

Bagaikan tumbu yang gagal bertemu tutup, kesialan-kesialan di atas malah dijawab dengan serangkaian blunder Menag. Sertifikasi ulama bisa jadi tidak masuk dalam rangkaian blunder tersebut, namun ia sudah terlanjur jadi tepung yang dicampur kecambah dan wortel bahan gorengan penganut epistemologi gagal move on.

Sertifikasi ulama yang ujungnya adalah legitimasi negara terhadap tokoh tertentu tidak lain merupakan residu dari pemilu kemarin. Pesta politik 2019, mempersembahkan populisme sebagai bintang utama yang ramai-ramai disawer oleh kedua kubu, seperti disebut Defbry Margiansyah dalam risetnya. Sementara ulama adalah diksi yang disebut disebut oleh para populis. Namun siapa hendak dilawan sampai-sampai harus ‘memanggil’ kawan lama yang bernama populisme itu? Jawabannya bisa panjang dan bukan di sini tempatnya, yang jelas cara ini bukan kunci untuk menuntaskan masalah radikalisme di negeri ini.

Tempo hari pak Menag juga mengeluarkan statement kontroversial, good looking dan para hafiz yang jadi penyebar radikalisme. Meski telah meminta maaf karena semestinya ucapan tersebut bukan untuk publik melainkan hanya untuk ASN, pernyataannya tersebut tentu tidak muncul dari ruang kosong. Pastinya banyak ahli yang telah memberi ilustrasi akan kenyataan yang ada di lapangan. Bahwa budaya pop adalah senjata utama radikalisme. Sasarannya bukan hanya pemuda atau milenial melainkan juga generasi x bahkan baby boomers.

Pintu utama dari budaya pop saat ini tidak lain adalah sosial media. Namun Kemenag seakan menutup mata akan hal ini. Imbasnya, coba lihat instagram Kemenang! Tidak susah untuk mencari komentar bernada minor, karena memang selalu ada di setiap unggahannya. Apesnya, susah betul mencari komentar yang membela Kemenag. Jika menjawab haters saja kesusahan bagaimana hendak memupus radikalisme?

Jadi begini pak Menag yang terhormat, daripada ribut-ribut sertifikasi ulama ada baiknya Kemenag mulai peduli dengan jejaring di sosial media dan jejaring digital lainnya yang memang concern untuk melawan isu-isu radikalisme. Tentu saja ini lebih konkret. Mengapa?

Jejaring ini sepenuhnya berbeda dengan buzzer politik partisan karena kajian yang diulas adalah murni soal keagamaan dengan pola yang sesuai dengan algoritma yang ditanyakan atau dicari orang di sosial media. Bukan semata-mata membahas politik praktis yang diselubungi dengan simbol-simbol agama.

Jejaring tersebut hidup memulai ikhtiarnya dari nol demi menyebar ajaran agama sesuai dengan ilmu warisan ulama dan sebisa mungkin agar diterima di kalangan Muslim pop, urban, hingga daerah. Bagi saya, jejaring ini adalah kunci yang berhadapan langsung melawan radikalisme di dunia maya. Dan, ada baiknya Kemenag mulai memperhatikan jejaring yang kebanyakan diisi oleh kawula muda ini. Yah daripada bikin blunder lagi, mendingan Pak Menang baca islami.co deh ya. Mwehehe…