Betapa Jengkelnya Uni Eropa Pada Kosovo-Serbia Tentang Palestina

Kosovo dan Serbia kecam keras Uni Eropa (UE). Tidak tanggung tanggung Uni Eropa bahkan menyebut bahwa yang dilakukan kedua negara itu akan merusak harapan keanggotaan di Uni Eropa. Hal ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan Serbia ingin  memindahkan kedutaannya ke Yerusalem dan Kosovo ingin membuka hubungannya dengan Israel

Disebutkan dalam sebuah pernyataannya, Trump mengatakan bahwa Serbia dan Kosovo telah setuju untuk menormalkan hubungan dengan Israel yang di dalamnya mencakup pemindahan kedutaan Beograd ke Yerusalem. Di samping itu juga adanya saling pengakuan antara Israel dan Kosovo.

Pernyataan Trump membuat Uni Eropa menyatakan keprihatinan dan penyesalan serius. Saat ini UE masih berkomitmen terhadap solusi dua negara di mana Yerusalem akan menjadi ibu kota Israel dan negara Palestina di masa mendatang.

Dalam kebijakaannya UE menyebutkan bahwa status Yerusalem harus diselesaikan antara Israel dan Palestina sebagai bagian dari negosiasi perdamaian yang lebih luas.

“Tidak ada negara anggota UE dengan kedutaan besar di Yerusalem. Setiap langkah diplomatik yang dapat mempertanyakan posisi bersama Uni Eropa di Yerusalem adalah masalah yang sangat memprihatinkan dan disesali,” kata juru bicara urusan luar negeri Uni Eropa Peter Stano seperti dilansir laman arabnews

Pernyataan UE itu ditentang keras oleh Sharren Haskel, seorang anggota parlemen di partai Likud Netanyahu dan ketua subkomite Urusan Luar Negeri. Ia mengatakan bahwa upaya Uni Eropa untuk mendidik Serbia dan Kosovo cukup mengejutkan dan meminta negara lain untuk membantu Kosovo dan Serbia bergabung guna memindahkan kedutaannya ke Yerusalem, ibu kota abadi orang-orang Yahudi.

Seorang pejabat senior Palestina pada hari Jumat mengecam keputusan Serbia tersebut.”Palestina telah menjadi korban ambisi pemilihan Presiden Trump, yang timnya akan mengambil tindakan apa pun, tidak peduli seberapa merusak perdamaian… untuk mencapai pemilihannya kembali pada bulan November,” ungkap Saeb Erekat, sekretaris jenderal dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dalam tweetnya.

Pemerintah Serbia dan Kosovo membantah isu tersebut. Serbia melalui menteri luar negerinya , Ivica Dacic mengatakan keputusan akhir masih harus dibahas oleh pemerintah dan bergantung pada sejumlah faktor tentang perkembangan hubungan dengan Israel.

Sementara itu Presiden Kosovo, Hashim Thaci sempat menelepon Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk meredakan isu tersebut. Keduanya mengatakan bahwa mereka melampirkan prioritas tertinggi untuk integrasi UE dan untuk melanjutkan pekerjaan pada Dialog Beograd-Pristina yang difasilitasi oleh UE.