Cara Politisi Memanfaatkan Jumatan dan Khutbahnya

Beberapa tahun terakhir khutbah Jumat telah menjadi bagian dari perpolitikan kita. Bahkan, mimbar di masjid tidak jarang sudah digunakan untuk menyebarkan beragam kampanye, baik Presiden, Kepala Daerah, hingga anggota DPR di berbagai tingkatan. Menariknya, ceramah beraroma politik juga bisa kita jumpai hingga di ranah media elektronik, seperti televisi.

Perkembangan teknologi media, khususnya digital, juga turut menambahkan pengaruh pada situasi di atas. Siaran langsung khutbah Jumat di televisi adalah salah satu buktinya. Bisa kita bayangkan, bagaimana luas dan dampak persebaran pesan politis lewat tayangan khutbah di televisi.

Salah satu buktinya bisa kita baca di surat pembaca di harian Kompas tanggal 13 Maret 2017. Salah seorang pembaca harian Kompas mengkomplainnya atas penayangan khutbah yang bermuatan politik. Khutbah yang ditayangkan pada tanggal 10 Februari 2017 tersebut dianggap bermuatan pesan yang tidak mendukung slogan Bhinneka Tunggal Ika.

Menariknya, penayangan khutbah tersebut ditayangkan oleh stasiun televisi yang dikelola oleh Pemerintah RI, yakni TVRI. Menurut pembaca Kompas tersebut, TVRI seharusnya bisa menyeleksi pendakwah yang ditayangkan, untuk menghindari materi yang malah mencederai nilai-nilai kebangsaan dan keberagaman di bangsa Indonesia.

***

Politik polarisasi di tahun 2017 dianggap masih berdampak hingga hari ini. Walaupun, ada sebagian sarjana yang menganggap politik polarisasi, bukan satu-satunya atau pengaruh paling besar atas kemenangan salah satu calon di Pilkada DKI Jakarta saat itu. Padahal segregasi adalah buntut yang kita bisa rasakan hingga hari.

Fenomena khutbah berisi pesan-pesan yang tak searah dengan Kebhinekaan bukan hal awal kehadiran politik di televisi. Di awal Reformasi, kampanye politik pernah diadakan secara berkala di TVRI. Setiap partai politik diberikan kesempatan untuk memaparkan materi kampanye mereka di televisi.

Neil Postman, penulis asal Amerika, pernah mengutip metafor Ronald Reagan di tahun 1966, Politik (tak ubahnya) seperti Show Business. Postman menambahkan, jika politik di televisi bak Show Business maka konsep yang dikedepankan adalah “Menyenangkan Massa.” Walhasil, taktik menghadirkan politik dalam standar selera, bukan lagi urusan kepemimpinan apalagi program kerja ke depan.

Politisasi agama yang menggema di tahun 2017, khususnya di Pilkada DKI Jakarta, adalah salah satu bukti di mana politik tidak lagi soal kepemimpinan. Namun, keberagamaan dan emosi warga Jakarta diaduk-aduk dengan memanfaatkan situasi yang sedang tidak menguntungkan salah satu calon. Walhasil, narasi agama mulai dipergunakan untuk “membakar” emosi warga Jakarta untuk memilih calon lain.

Menurut para sarjana dan pengamat politik, proses politik tahun depan boleh saja “dianggap” steril dari politisasi agama. Jadi, polarisasi akibat agama bisa jadi tidak lagi menjadi strategi politik. Namun, kita sebagai konstituen harus lebih hati-hati untuk mengonsumsi konten-konten, termasuk televisi.

Televisi dan media sosial adalah media baru yang telah banyak mengubah wajah politik kita. Media baru ini telah menyulap para politisi bak seorang selebriti. Mereka tidak hanya memiliki pendukung atau pemilih setia, namun di saat bersamaan mereka juga mempunyai fan-base yang mereka kelola melalui manajemen media sosial mereka.

Namun, media sosial sebagai bagian demokratisasi media juga menghadirkan narasi perlawanan atas gelombang kehadiran para politisi di media. Rekaman potongan ceramah seorang ulama di tanah Banjar yang melarang politik masuk ke tempat pengajiannya, bisa kita jumpai dengan mudah hingga hari ini. Bahkan, konten ceramah itu tersebar luas setiap mendekati perhelatan Haul sang ulama.

Sayangnya, politik tak benar-benar hilang. Ia selalu saja menemukan beragam sisi abu-abu antara agama dan politik. Padahal, hingga hari ini, kita masih merasakan bagaiman kehadiran agama dalam kontestasi politik yang berujung pada segregasi yang mengerikan. Inilah satu dari sekian wajah politik kita hari ini.

****

Televisi menyediakan saluran komunikasi paling mudah disebarluaskan melalui jaringan kabel hingga satelit, tentu akan menjadi corong paling tepat mempengaruhi pilihan politik warga. Walaupun, peran tersebut akhir-akhir ini mulai digantikan oleh media sosial.

Stasiun televisi yang partisan mulai mudah kita jumpai sejak tahun 2017. Posisi TVRI yang dimiliki oleh Pemerintah tentu sangat diharapkan bisa menjadi filter awal, bagi konten-konten yang bisa mengancam keutuhan bangsa. Namun, kasus “kebocoran” khutbah di tahun 2017 bukan pertama kali TVRI menayangkan konten yang serupa.

Di tahun 2000-an, TVRI pernah menayangkan secara langsung acara organisasi HTI yang kala itu menggelar acara di Gelora Bung Karno. Narasi-narasi yang “mengancam” negara Indonesia bisa didengar secara gamblang. Para tokoh HTI boleh saja membantahnya. Namun, jika kita kembali menonton acara tersebut maka kita bisa mendengar narasi-narasi tersebut diteriakkan dengan gamblang.

TVRI mungkin saja tidak memiliki kuasa untuk menyeleksi materi khutbah. Namun, mereka memiliki posisi yang bisa membatalkan penayangan khutbah tersebut, jika dirasa bermuatan materi intoleran apalagi polarisasi. Filter atau seleksi awal menjadi tanggung jawab TVRI, terlebih posisinya sebagai stasiun televisi pemerintah.

Nilai-nilai utama yang dianut bangsa kita harus menjadi acuan untuk “sensor awal.”  Materi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tersebut harus disingkirkan. Masyarakat harus “terlindungi” dari konten-konten yang menawarkan polarisasi, sebab konten tersebut biasanya dibungkus dengan narasi yang “menyenangkan” bagi warga. Imunitas warga tidak boleh dicoba terus menerus. Pihak televisi harus mengambil tanggung jawab sensor tersebut.

Fatahallahu alaina futuh al-arifin