People Power dan Politik Keumatan di Indonesia

Di era dunia modern saat ini terminilogi umat tidak lagi menjadi esklusif. Dalam kosa kata populisme Islam, umat diartikan sebagai kekuatan politik yang berasal dari komunitas muslim. Definisi umat kemudian menjadi terminologi penting dalam percaturan perpolitikan Indonesia kontemporer.

Definisi tersebut akan mempermudah untuk membaca perpolitikan Indonesia masa kini karena cenderung didominasi oleh muslim kelas menengah perkotaan. People Power yang ramai diperbincangkan saat ini tidak terlepas dari peran umat Islam kelas menengah perkotaan. Umat Islam kelas menengah perkotaan dimobilisasi oleh kekuatan ulama yang memiliki afiliasi ke ormas Islam tertentu, misalnya Front Umat Islam (FUI), Front Pembela Islam (FPI), dan ormas lainnya yang tergabung dalam barisan alumni 212.

People Power merupakan bentuk aksi ketidakterimanaannya kubu 02 terhadap kecurangan dalam pemilu 17 April lalu. People Power pertama kali muncul ketika Amin Rais berorasi di depan publik yang menyuarakan agar KPU harus netral dalam pemilu 2019. Apabila KPU cacat dalam mengawal Pemilu 2019 dan kubu 02 juga banyak dicurangi, maka dari itu Amin Rais menyerukan untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran atau yang disebut people power.

Dalam percaturan perpolitikan nasional, fenomena people power yang melibatkan umat Islam bukan kali pertama terjadi. Pada tahun 2016 lalu umat Islam pernah mengadakan aksi besar-besaran di Jakarta untuk menurunkan dan memenjarakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari kursi Gubernur. Aksi tersebut sekaligus bermaksud untuk mengurangi suara Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 .

Massa aksi dalam people power sudah bisa ditebak. Amin Rais dan beberapa ormas Islam yang terhimpun dalam barisan Alumni 212 merupakan massa aksi yang akan terlibat dalam people power. Di tambah lagi para pendukung dan simpatisan kubu 02 juga akan turut memperbanyak jumlah massa aksi. Dengan demikian, jumlah pengikut dalam people power yang dimaksud oleh Amin Rais bisa melebihi massa aksi 3 tahun silam.

Massa aksi yang terkumpul dari pendukung 02 dan alumni 212 akan membanjiri Jakarta dengan tujuan untuk menyerbu KPU karena telah dianggap melakukan kecurangan secara sistematis, tersktruktur, dan massif. Apabila people power terjadi maka keadaan Jakarta tidak lebih baiknya dengan 2-3 tahun silam. Jakarta akan dipenuhi orang-orang berbaju putih dengan atribut 02.

Secara tidak langsung people power yang dimaksud akan berlabuh pada satu suaru keumatan. Umat yang dimaksud di sini adalah umat yang didefinisikan oleh ulama 02. Umat yang sudah terpolarisasi dan dimobilisasi untuk berpartisipasi dalam politik nasional. Dalam perbendaraan kata demokrasi, rakyat memegang peranan sentral. Rakyat adalah tuannya para pejabat-pejabat. Rakyat memiliki hak yang harus dijamin oleh negara.

Akan tetapi, dalam fenomena populisme Islam di Indonesia, rakyat dalam sistem demokrasi akan diganti dengan istilah umat (Vedi Hadiz, 2016). Apa yang dimaksud dengan politik keumatan tidak lain adalah penyaluran aspirasi politik umat Islam yang dilakukan dengan bermacam cara namun masih dalam koridor demokrasi.

Meningkatnya fenomena populisme Islam yang ditandai dengan politik keumatan tidak hanya melanda Indonesia saja melainkan juga dunia Islam lainnya. Vedi Hadiz (2018) pernah membandingkan populisme Islam di Indonesia, Mesir, dan Turki. Kemunculan populisme Islam di Turki di tandai dengan munculnya Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) sejak 2002 yang berhasil memenangkan pertarungan atas institusi negara dengan menggunakan mekanisme-mekanisme institusi yang ada.

Sedangkan di Mesir populisme Islam dipelopori oleh Ikhwanul Muslimin (IM). IM menempuh jalan untuk menguasai dominasi terhadap civil society dengan harapan bisa menjadi pintu masuk ke kekuasaan negara. Namun, perjuangan IM pada akhirnya kandas di tengah jalan dan IM saat ini menjadi porak poranda.

Sistem demokrasi Indonesia yang terbuka menjadi gerbang utama bagi populisme Islam untuk menguasai perpolitikan nasional seperti kasus AKP di Turki. People power merupakan salah satu upaya politik keumatan untuk menguasai negara. Dengan meningkatnya politik keumatan dalam perpolitikan Indonesia maka akan terjadi pergeseran makna demokrasi di Indonesia, dari demokrasi kerakyatan ke demokrasi keumatan. Wallahhu a’lam.

M. Mujibuddin, penulis adalah pegiat di Islami Institute Jogja.